Kutai Timur, Kaltimpop.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dari Partai Gerindra, dr. Novel Tyty Paembonan, mendesak pemerintah daerah agar menuntaskan persoalan listrik di wilayah pedesaan. Ia menyoroti masih adanya 26 desa di Kutai Timur yang hingga kini belum menikmati aliran listrik secara penuh. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kalau ada 26 desa yang belum dapat aliran listrik, ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas dr. Novel saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, pemerataan akses listrik seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat kebutuhan energi tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga. Desa yang belum memiliki listrik cenderung tertinggal dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, serta aktivitas ekonomi.
Lebih lanjut, dr. Novel mendorong agar pemerintah daerah menjalin koordinasi intensif dengan pihak PLN maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat program elektrifikasi desa. Ia berharap agar tidak ada lagi wilayah di Kutim yang masih bergantung pada genset atau penerangan seadanya.
“Kalau kita bicara soal keadilan pembangunan, maka listrik adalah bagian dari hak dasar yang harus dipenuhi. Tidak bisa lagi alasan wilayah terpencil menjadi hambatan,” ujarnya.
Dirinya menilai, dengan dukungan teknologi dan kemauan politik yang kuat, seluruh desa di Kutim seharusnya bisa menikmati listrik 24 jam penuh. “Ini soal komitmen dan kemauan pemerintah daerah untuk berpihak kepada masyarakat kecil,” katanya.
Pihaknya meminta agar pemerintah daerah bersama PLN lebih aktif dalam memetakan wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat di Kutim, dari pusat kota hingga ke pelosok, mendapatkan hak yang sama dalam hal pelayanan dasar,” katanya.
Ia berharap, pemerataan listrik dapat menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan Kutai Timur ke depan, agar masyarakat desa tidak terus tertinggal dari segi fasilitas publik. “Listrik bukan sekadar penerangan, tapi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
