Kutai Timur – Sepekan setelah kecelakaan bus perusahaan yang merenggut nyawa seorang warga, gelombang protes masyarakat mulai terlihat di berbagai sudut Kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Warga memasang spanduk-spanduk bernada kritik terhadap aktivitas bus karyawan PT Kaltim Prima Coal (KPC) di jalan raya serta sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan respons tegas.
Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER Kutai Timur, Yogi Oktanis, menilai munculnya spanduk tersebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kecemasan masyarakat.
“Kita tak perlu heran dengan spanduk yang bertebaran itu, karena itulah bentuk kekecewaan masyarakat, bentuk protes, sekaligus kecemasan warga Sangatta,” ujar Yogi di Sangatta, Senin (2/2).
Ia mengatakan spanduk-spanduk tersebut merepresentasikan keresahan warga terhadap aktivitas bus karyawan yang melintasi jalan raya di kawasan perkotaan. Menurutnya, keberadaan bus tersebut kerap memicu kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas.
Yogi juga menyoroti belum terlihatnya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam merespons tragedi yang menelan korban jiwa tersebut. Ia menilai pembiaran hanya akan memperbesar potensi terulangnya kecelakaan serupa.
Senada dengan itu, Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutim, Zambohari, menyebut minimnya regulasi ketat membuat bus karyawan perusahaan beroperasi secara sewenang-wenang di jalan umum.
“Mereka hanya tertib di dalam kawasan tambang saja. Kalau sudah di jalan raya, sering kali asal-asalan,” tuturnya.
Menurut Zambohari, aksi protes warga melalui pemasangan spanduk sangat penting untuk menyadarkan pemerintah akan urgensi keselamatan masyarakat di jalan raya. Ia menambahkan bus pengangkut karyawan PT KPC kerap memadati ruas Jalan Yos Sudarso, Sangatta Utara, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur, Deo Datus Feran Kacaribu, menegaskan agar pemerintah dan perusahaan tidak menormalisasi persoalan tersebut.
“Jangan karena terbiasa lalu pemerintah tutup mata dan perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Ini bukan soal siapa, tapi semua bisa menjadi korban. Kalau harus menunggu nyawa melayang lagi baru bertindak, saya rasa tidak ada yang sudi,” tegasnya.
Deo menekankan bahwa persoalan keselamatan di jalan umum, khususnya yang melibatkan kendaraan operasional perusahaan, merupakan ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat dan tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata.
Selain mahasiswa, kelompok pemuda yang tergabung dalam G20 Mei Kutim juga mengecam aktivitas bus perusahaan di jalan umum. Koordinator G20 Mei Kutim, Erwin Syuhada, menyebut rangkaian kecelakaan maut yang berulang di jalan utama Sangatta merupakan alarm keras atas kelalaian sistemik dalam pengelolaan operasional kendaraan perusahaan.
“Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga, anak-anak, dan pengguna sepeda motor justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi. Ini tidak bisa terus ditoleransi,” katanya.
Erwin mengungkapkan fakta bahwa korban berasal dari kelompok rentan menunjukkan keselamatan publik belum menjadi prioritas utama. Menurutnya, protes melalui spanduk tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari rentetan kecelakaan yang terus berulang tanpa perubahan signifikan.
“Jika tidak segera ditanggapi dengan kebijakan nyata, maka yang terjadi adalah pembiaran terhadap potensi korban berikutnya,” pungkasnya.
