Kutai Timur, Kaltimpop.com – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Hj. Mulyana, mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menghadapi potensi penurunan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Ia menilai, isu ini perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Sama seperti yang saya sampaikan tadi, harapan kita tentu hal ini tidak terjadi. Tapi kita tidak tahu ya, karena wacana, angin-angin itu sudah kedengarannya,” ujarnya kepada awak media.
Mulyana menegaskan, Kutai Timur selama ini masih sangat bergantung pada dana perimbangan pusat untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Karena itu, jika dana tersebut berkurang, pemerintah daerah harus memiliki strategi cadangan untuk menjaga stabilitas keuangan.
“Kalau memang itu terjadi, pemerintah Kutai Timur harus kerja keras meningkatkan PAD agar tetap bisa menopang kebutuhan seluruh sektor,” katanya.
Politisi dari Fraksi Golkar ini juga mendorong agar pemerintah menggali potensi ekonomi baru di sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Menurutnya, potensi lokal tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan mengandalkan dana transfer pusat.
“Jangan hanya berharap dari pusat. Kita punya sumber daya besar, tinggal bagaimana pemerintah daerah mau kelola dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemandirian fiskal merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu oleh dinamika kebijakan nasional. “Kalau daerah kuat secara ekonomi, pelayanan publik akan tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Selain itu, Mulyana menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi daerah. “Kemandirian fiskal bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana kita membangun sistem ekonomi yang tangguh dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.(Adv)
