SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengatakan stabilitas harga yang dijaga secara konsisten dapat memberi efek domino terhadap perekonomian lokal. Mulai dari meningkatnya kepercayaan investor, perputaran ekonomi desa, hingga terjaminnya pasokan bahan pokok di pasar.
“Kita ingin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bukan hanya menjadi forum tahunan tapi motor penggerak yang bekerja setiap hari, dari lapangan hingga meja kebijakan,” ucap Mahyunadi saat mewakili Bupati membuka HLM TPID di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, beberapa waktu lalu.
Melalui forum ini Mahyunadi menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknokratis melainkan soal keberlangsungan hidup masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global yang memengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah, pemerintah Kutim harus mengambil langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi lokal.
“Harga-harga yang tak terkendali dapat meruntuhkan daya beli rakyat. Dan saat daya beli lemah, maka kesejahteraan itu tinggal mimpi,” kata dia.
Ia menyebutkan enam langkah prioritas yang menjadi fokus kerja TPID:
- Operasi Pasar di seluruh kecamatan, guna menstabilkan harga di tingkat konsumen.
2. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani, untuk mendekatkan pasokan langsung ke masyarakat.
3. Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digerakkan melalui mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan.
4. Pelaporan kinerja TPID setiap triwulan, guna memastikan evaluasi berkelanjutan.
5. Penyusunan Road Map TPID 2025–2027, sebagai panduan jangka menengah pengendalian inflasi.
6. Pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak langka.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tak semata-mata mengukur berapa persen harga naik atau turun, tapi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok,” tegasnya.
Penyusunan Road Map TPID 2025–2027 menjadi salah satu fokus utama dalam HLM kali ini. Dokumen ini merumuskan arah kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, berbasis data, dan menjawab tantangan struktural yang dihadapi daerah. (ADV/ProkopimKutim/KP)
