Sangatta, Kaltimpop.com – Anggota DPRD dari Partai PAN, Hj. Mulyana, menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kutim. Legislator Perempuan ini menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai bentuk komitmen, dirinya menyatakan siap bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
Mulyana menekankan bahwa perempuan bukan hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial terutama dalam edukasi pencegahan kekerasan. “Sebagai kaum perempuan, kita punya tanggung jawab moral untuk menjadi sumber inspirasi dan memberi kesan positif di lingkungan kita,” tuturnya.
Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, terdapat 77 kasus di Kutai Timur. Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, tercatat 662 kasus hingga pertengahan 2025. Mulyana menilai, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kutai Timur menjadi pengingat serius bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Ia menekankan pentingnya peningkatan literasi perlindungan diri dan anak sebagai langkah preventif sejak dini.
“Kuncinya ada pada edukasi. Kalau masyarakat sudah tahu ke mana harus melapor dan bagaimana mencegah kekerasan sejak awal, saya percaya lingkungan kita akan menjadi lebih aman bagi perempuan dan anak,” katanya dengan nada optimis.
Legislator PAN itu menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai penting adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat agar pesan perlindungan dapat menjangkau seluruh lapisan warga, terutama di tingkat akar rumput. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar edukasi tentang perlindungan diri dan hak perempuan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.
Sebagai bentuk komitmen, dirinya menyatakan siap bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Melalui kemitraan tersebut, ia berharap kegiatan sosialisasi dan pendampingan bisa lebih intensif, sehingga perempuan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang mekanisme pencegahan dan pelaporan kekerasan. Ia menekankan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. “Saya rasa dengan kolaborasi yang kuat, kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan bisa berjalan lebih efektif,” pungkasnya.(Adv)
