Sangatta, Kaltimpop.com – Anggota DPRD Kutai Timur, H. Bahcok Riandi, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi banjir harus tetap menjadi prioritas meskipun kondisi keuangan daerah tengah mengalami pengetatan. Ia menyebut persoalan banjir yang terjadi setiap tahun tidak boleh bergantung pada besar atau kecilnya APBD, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus mengawal pelaksanaan program-program strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, khususnya mitigasi banjir, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, agar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Dalam pembahasan program bersama Dinas PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai, Bahcok menjelaskan bahwa koordinasi lintas kewenangan menjadi faktor penting agar penyusunan anggaran penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan efektif. “Kami telah berdiskusi dengan Dinas PUPR Provinsi dan Balai Wilayah Sungai. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, semua pihak diharapkan bisa bekerja sama agar penyusunan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bahcok mengakui bahwa proses percepatan mitigasi banjir menjadi terhambat karena Kabupaten Kutai Timur tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Ia membeberkan bahwa APBD Kutim yang sebelumnya mencapai sekitar Rp11 triliun kini turun menjadi sekitar Rp9 triliun dan berpotensi kembali mengalami penyusutan pada tahun anggaran berikutnya. “Prosesnya agak lamban karena APBD kita tengah dalam masa efisiensi. Tapi upaya mitigasi tetap kita dorong agar tidak tertunda,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada program mitigasi banjir. Bahcok meminta pemerintah daerah menjaga agar pos anggaran penanggulangan banjir tidak mengalami pemangkasan. “Sekalipun efisiensi diperlukan, kami berharap anggaran untuk mitigasi banjir jangan sampai dipangkas karena ini menyangkut keselamatan warga,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur akan terus mengawal pelaksanaan program-program strategis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, khususnya mitigasi banjir, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, agar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah daerah dalam mengelola risiko banjir benar-benar tepat sasaran dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efektif sehingga program mitigasi bencana dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata dalam mengurangi potensi kerugian akibat banjir di Kutai Timur.
“Kita ingin agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap musim hujan datang. Pemerintah wajib hadir memberi solusi konkret,” tutup legislator Fraksi Demokrat tersebut.(Adv)
