Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem yang masih melanda kota tersebut. Berdasarkan data terbaru, sekitar 299 keluarga atau 0,17 persen dari total 1.502 jiwa di Samarinda hidup dalam kategori kemiskinan ekstrem pada 2024. Iswandi menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama pemerintah guna memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pernyataannya, Iswandi menekankan bahwa tanpa akses pendidikan yang memadai, masyarakat akan sulit keluar dari jerat kemiskinan. “Saya meyakini yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang itu adalah pendidikan. Yang bisa memutus rantai kemiskinan itu pendidikan. Nggak ada yang lain lagi,” ujarnya dengan tegas.
Menurutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan adalah solusi jangka panjang yang harus diutamakan. Ia pun menolak keras pemotongan anggaran pendidikan, karena menurutnya hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. “Nggak mau lagi itu ada potongan-potongan dan lain sebagainya,” katanya.
Pemerintah Kota Samarinda dinilai perlu mengalokasikan anggaran pendidikan secara optimal agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak. Selain itu, perlu ada kebijakan strategis yang tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga pengajar dan sarana-prasarana pendidikan.
Selain faktor pendidikan, Iswandi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Bantuan sosial jangka pendek memang diperlukan, tetapi solusi jangka panjang tetap berada pada pembangunan SDM yang unggul dan kompetitif.
Dengan komitmen kuat pada sektor pendidikan, diharapkan angka kemiskinan di Samarinda dapat ditekan secara signifikan. Iswandi berharap pemerintah daerah tetap konsisten dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan hanya dalam wacana, tetapi juga dalam realisasi kebijakan. “Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan tetap optimal untuk mendukung akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
