Kutai Timur, Kaltimpop.com — Anggota DPRD Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyoroti kebijakan baru pemerintah pusat yang kini lebih selektif dalam menyalurkan dana transfer ke daerah. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kita harus tahu semua bahwa hari ini pemerintah pusat mulai lebih hati-hati dan selektif memberikan dana bagi hasil atau transfer ke daerah kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar dr. Novel.
Menurutnya, kebijakan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat saat ini tengah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dan kondisi fiskal negara agar tidak terjadi defisit yang berlebihan. Namun, langkah tersebut tentu menjadi tantangan bagi daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat.
dr. Novel menekankan, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan pola baru ini. Transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci utama untuk tetap dipercaya oleh pemerintah pusat. “Daerah harus siap dengan tata kelola yang baik. Jangan hanya melihat pada jumlah dana yang turun, tapi bagaimana kita mengelolanya secara tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga berharap selektivitas ini dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). “Dengan kebijakan ini, kita semua harus lebih kreatif mencari sumber pendapatan, agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Menurutnya, langkah adaptif semacam ini penting agar daerah tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Legislator partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dijalankan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. “Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pusat. Transparansi dan hasil kerja nyata itu yang akan dinilai,” katanya.
Ia optimistis, dengan peningkatan kinerja OPD dan laporan keuangan yang akurat, Kutai Timur tetap bisa memperoleh dukungan fiskal yang memadai untuk pembangunan.(Adv)
