SAMARINDA – Proses Seleksi Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 akan segera dimulai, namun DPRD Samarinda mengingatkan bahwa persoalan lama kembali mengemuka: kurangnya pemahaman orang tua siswa terhadap sistem yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa kebingungan masyarakat terhadap aturan seleksi menjadi masalah tahunan yang terus berulang.
“Masalah utamanya bukan sistemnya, tapi banyak orang tua belum siap memahami aturan. Ini terjadi hampir setiap tahun,” kata Novan (19/5/2025).
Meskipun nama sistem berubah dari PPDB menjadi SPMB, ia menegaskan bahwa prinsip seleksi tetap mengacu pada zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur mutasi.
Zonasi tetap menjadi pilar utama dalam sistem ini demi menjamin pemerataan akses pendidikan di Kota Tepian. Namun, banyak orang tua masih memaksakan anaknya mendaftar di sekolah unggulan di luar zona.
“Ini justru menciptakan ketimpangan dan memicu konflik dalam pelaksanaan seleksi,” tambahnya.
Menurut Novan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda telah mengatur pembagian kuota secara resmi melalui SK wali kota. Jalur zonasi mendapat porsi 50 persen, afirmasi dan prestasi akademik masing-masing 20 persen, serta jalur prestasi non-akademik dan mutasi masing-masing 5 persen.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap jalur prestasi agar tidak disalahgunakan dan merugikan peserta lain.
“Semua jalur harus transparan dan objektif. Jangan sampai jadi celah untuk penyimpangan,” tegasnya.
Saat ini, proses seleksi telah berbasis digital dan terintegrasi langsung dengan sistem Kementerian. Orang tua bisa melihat kuota dan peringkat anak mereka secara real time.
Novan berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih tertib dan adil.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kesiapan orang tua untuk memahami sistem dan aturan yang ada,” pungkasnya. (adv)
