SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur sedang melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai dokumen strategis jangka panjang daerah. Setidaknya ada sebelas isu strategis lingkungan di antaranya deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, konflik tata ruang, hingga persoalan sampah dan ancaman kebakaran hutan.
“Jika tidak diatur dengan regulasi yang kuat, tantangan tersebut berpotensi menggerus kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Kutim Ardiansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim Noviari Noor.
Menurut Ardiansyah, RPPLH ini akan menjadi pedoman utama kebijakan pembangunan Kutim hingga 30 tahun ke depan (2024–2054). agar setiap program dan investasi selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan. RPPLH juga bisa menjadi instrumen pengendali arah pembangunan daerah berkelanjutan hingga tahun 2054.
“RPPLH menjamin pembangunan Kutim tidak berjalan sektoral, tetapi terpadu, harmonis, dan berkelanjutan,” tegas Ardiansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutim Aji Wijaya Effendi, mengatakan konsultasi publik ini merupakan tahapan penting sebelum Raperda RPPLH diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Ia menjelaskan, proses penyusunannya telah melewati Focus Group Discussion (FGD) pendahuluan dan FGD antara pada April 2025 lalu. melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan teknis.
“RPPLH ini sudah mendapat rekomendasi dari DLH Provinsi Kaltim yang menjadi acuan untuk dibawa ke pembahasan DPRD,” katanya.
Pria yang akrab disapa Jaya ini menambahkan, konsultasi publik bertujuan memperkuat aspek akademis, yuridis, dan sosiologis dokumen tersebut. Pada prinsipnya, konsultasi publik ini mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
“Harapannya, RPPLH Kutim lahir dengan legitimasi sosial yang kuat untuk mewujudkan Kutim hijau, lestari, dan berkelanjutan,” ujarnya menegaskan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
