Kutai Timur, Kaltimpop.com – Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi salah satu persoalan paling mengkhawatirkan di banyak daerah, termasuk di Kutai Timur. Kasus-kasus yang muncul beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara lebih sistematis, melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran perempuan kembali disorot sebagai elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Salah satu anggota DPRD Kutim sekaligus tokoh perempuan daerah, Hj. Mulyana, menegaskan bahwa langkah paling mendasar yang harus diperkuat adalah sosialisasi. Menurutnya, edukasi dini kepada masyarakat menjadi pondasi agar keluarga dan lingkungan memahami bahaya kekerasan seksual serta cara pencegahannya. Ia menilai perempuan sering kali berada di posisi paling dekat dengan anak, sehingga memiliki peluang besar untuk mendeteksi risiko dan memberi perlindungan awal.
“Yang terpenting itu sosialisasi. Sosialisasi di mana kita sebagai perempuan, bagaimana kita menunjukkan peran kita, khususnya menjaga apa yang tadi ya. Makanya bagaimana kita mengajak, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan kita ke masyarakat supaya anak-anak kita itu tidak mengalami kekerasan seksual. Itu terpenting,” ujarnya.
Hj. Mulyana menekankan bahwa sosialisasi tidak boleh dilakukan secara sporadis atau sekadar seremonial, melainkan harus berjalan terus menerus dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari rumah tangga, sekolah, hingga komunitas lokal, semua harus mendapatkan pemahaman mengenai cara mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, cara mendampingi korban, dan mekanisme pelaporan yang benar.
Selain peran keluarga dan masyarakat, Mulyana juga menilai kolaborasi antarinstansi sebagai kunci. Menurutnya, lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas strategis dalam memperkuat pencegahan sekaligus memberikan layanan penanganan korban. Keberadaan organisasi masyarakat yang peduli isu perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kutai Timur, turut memperluas jangkauan edukasi.
“Yang jelas DP3A ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu yang terpenting. Dan beberapa organisasi sekarang, seperti LPAI yang ada di Kutai Timur itu. Saya rasa dengan hadirnya LPAI Kutai Timur, sosialisasi berkaitan dengan perlindungan anak sudah sangat terpenting,” tambahnya.
Ia berharap keberlanjutan sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Kutai Timur mengenai urgensi perlindungan anak. Dengan edukasi yang kuat dan keterlibatan aktif perempuan, ia optimistis lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual bagi generasi muda dapat tercipta.
Melalui sinergi pemerintah, organisasi masyarakat, serta peran sentral perempuan di keluarga dan komunitas, upaya pencegahan kekerasan seksual di Kutai Timur diharapkan semakin efektif dan memberi perlindungan menyeluruh bagi anak-anak.(Adv)
