Kutai Timur, Kaltimpop.com – Upaya memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur kembali menjadi sorotan utama Komisi C DPRD Kutim. Dalam rapat kerja bersama sejumlah dinas teknis, Anggota Komisi C, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus benar-benar menyentuh daerah-daerah pedalaman yang selama ini masih tertinggal.
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut, Pandi menyampaikan bahwa harapan masyarakat terhadap kehadiran pembangunan semakin besar. Di sisi lain, masih ditemukan banyak kecamatan di wilayah pedalaman yang harus bergantung pada akses jalan tanah, jembatan darurat, hingga keterbatasan sumber air bersih.
“Itu juga yang sangat getol kami sampaikan ke dinas-dinas teknis, bagaimana pemerataan pembangunan itu betul-betul hadir di seluruh 18 kecamatan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa pemerataan infrastruktur menjadi indikator penting apakah pembangunan benar-benar berpihak pada seluruh warga Kutim atau hanya menguntungkan wilayah tertentu saja.
Pandi menjelaskan, banyak desa di pedalaman yang hingga sekarang belum menikmati akses jalan layak, sehingga transportasi masyarakat dan distribusi kebutuhan harian sering terkendala. Kondisi seperti ini, menurutnya, tidak semestinya terjadi mengingat pemerintah daerah selalu membawa semangat pemerataan dalam berbagai program pembangunan.
Menurut Pandi, pembangunan tidak hanya sekadar membangun gedung atau memperbaiki jalan utama kota. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh warga, tanpa melihat seberapa jauh domisili mereka dari pusat Sangatta, bisa merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa warga di wilayah pedalaman memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas dasar, termasuk air bersih, sanitasi memadai, dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi.
Karena itu, Komisi C mendorong agar dinas teknis menyusun data secara lebih rinci dan transparan terkait sebaran program pembangunan di tiap kecamatan. Data tersebut dianggap penting sebagai bahan evaluasi sekaligus indikator sejauh mana komitmen pemerataan benar-benar dijalankan.
“Makanya kami tadi minta ke dinas teknis seperti Perkim ataupun PU memberikan rincian kira-kira dalam program mereka itu berapa persen serapan ke kecamatan-kecamatan itu, supaya menjadi tolak ukur,” lanjut Pandi. Menurutnya, DPRD membutuhkan data berbasis angka untuk memastikan pemerataan tidak hanya menjadi slogan, tetapi tampak dalam realisasi anggaran dan progres fisik di lapangan.
Pandi menambahkan bahwa DPRD akan terus mengawal agar setiap kecamatan mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Ia menilai pemerataan pembangunan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mempercepat pertumbuhan wilayah serta mengurangi kesenjangan antar-kecamatan di Kutai Timur.(Adv)
