Kutai Timur, Kaltimpop.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan 50 program prioritas Bupati Kutim. Fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas keluarga dan percepatan penanganan keluarga berisiko stunting. DPPKB memastikan seluruh program dijalankan melalui pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta berbasis data akurat.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa pembangunan kualitas keluarga tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, setiap faktor yang menyebabkan sebuah keluarga masuk kategori berisiko harus ditangani oleh OPD yang sesuai dengan kewenangannya.
“Seperti kata Bupati tadi, boleh jadi keluarga itu berisiko karena tidak punya jamban atau rumah layak huni,” ujarnya.
Sebagai contoh, Junaidi menyebutkan bahwa jika permasalahan tersebut berkaitan dengan hunian tidak layak, maka penanganannya akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni menjadi instrumen utama dalam memperbaiki kondisi keluarga berisiko.
“Maka dikerjakan oleh Dinas Perkim melalui seribu rumah layak huni atau lima ribu rumah layak huni yang direhab, seperti kata Bupati tadi. Kami hanya menyiapkan data, tapi yang menjemput nanti adalah Perkim,” jelasnya.
Junaidi menegaskan bahwa seluruh upaya dilakukan berbasis data By Name By Address (BNBA) yang telah diverifikasi. Data tersebut menjadi dasar prioritas intervensi pemerintah dalam lima tahun ke depan. Setiap desa yang memiliki tingkat keluarga berisiko stunting paling tinggi akan mendapat penanganan lebih awal dan intensif.
“Kita melihat data bersih keluarga berisiko stunting di desa mana yang paling tinggi. Jadi secara bertahap selama lima tahun kita tangani yang paling tinggi dulu,” ungkapnya.
DPPKB Kutim berperan sebagai penyedia data dan koordinator perencanaan, sedangkan OPD teknis menjadi pelaksana program nyata di lapangan. Dengan sistem kerja terpadu dan akurasi data yang kuat, pemerintah daerah optimistis mampu mempercepat penurunan angka stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Pembangunan kualitas keluarga tidak bisa dilakukan sektoral, tapi harus kolaboratif. Dengan kerja sama semua pihak, kita yakin target Kutim bebas stunting bisa tercapai,” tegas Junaidi.(Adv)
