Kutai Timur, Kaltimpop.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa setiap usulan tambahan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempertimbangkan urgensi program sekaligus kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kutim, Ripto Widargo, dalam pembahasan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.
Ripto menjelaskan bahwa pengajuan penambahan anggaran merupakan hal yang wajar dilakukan, terutama ketika OPD ingin memperkuat pelaksanaan program prioritasnya. Namun, setiap usulan wajib melalui pengkajian yang objektif dan rasional. “Sepanjang itu urgen untuk disupport, biasanya kita mengajukan juga, sama seperti OPD yang lain,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Bappeda bukan satu-satunya pihak yang menentukan apakah suatu usulan akan disetujui atau tidak. Keputusan final berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memiliki kewenangan menilai kelayakan usulan berdasarkan kondisi fiskal daerah. “Pertimbangan di TAPD itu yang sangat krusial. TAPD mungkin punya kebijakan bahwa prioritas itu mempertimbangkan dari aspek ketersediaan anggaran, kemudian aspek-aspek lain yang harus dipenuhi, misalnya hutang-hutang, multiyears, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sebagai lembaga perencana, Bappeda memiliki tugas memastikan bahwa seluruh program OPD sejalan dengan visi pembangunan daerah, termasuk arah kebijakan Bupati Kutim dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Ripto, setiap OPD harus menyusun rencana kerja yang tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan anggaran.
Ia berharap proses perencanaan dan penganggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih efektif melalui koordinasi yang kuat antar-OPD. Dengan penyusunan program yang matang, ia meyakini pembangunan daerah akan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.
“OPD harus memikirkan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan hanya yang ingin dijalankan. Dengan begitu, anggaran yang terbatas bisa memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya.(Adv)
