Kutai Timur, Kaltimpop.com – Memasuki usia ke-26 tahun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih bergelut dengan sejumlah persoalan mendasar, terutama infrastruktur dasar dan layanan publik yang belum merata di seluruh kecamatan. Hal ini disampaikan Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman, saat memberikan pidato pada rapat paripurna ke-9 DPRD Kutim.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ardiansyah menyebut bahwa akses jalan, jembatan, serta infrastruktur digital masih menjadi tantangan besar pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat beberapa wilayah di pedalaman Kutim belum sepenuhnya merasakan pembangunan secara merata.
“Kita masih menghadapi berbagai tantangan seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur digital. Ini permasalahan yang masih dirasakan masyarakat kita di pelosok kecamatan,” tegasnya.
Selain persoalan di wilayah pedalaman, Ardiansyah juga menyoroti kondisi infrastruktur perkotaan. Jalan lingkungan serta sistem drainase di beberapa titik dinilai belum optimal sehingga masih menimbulkan genangan dan banjir pada musim hujan. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan perbaikan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Untuk menjawab kebutuhan infrastruktur jangka panjang, Pemkab Kutim melanjutkan skema pembangunan multiyears, khususnya untuk proyek jalan dan jembatan strategis. Sementara pada sektor digital, program Internet Desa yang telah berjalan di beberapa wilayah diharapkan menjadi solusi pemerataan akses informasi. Namun ia mengakui program tersebut belum optimal.
“Meskipun program Internet Desa sudah dilaksanakan, tapi belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Bupati Ardiansyah juga memaparkan kebutuhan dasar lain yang turut menjadi fokus pemerintah, seperti air bersih dan elektrifikasi. Ia menyampaikan apresiasinya kepada PLN yang empat tahun terakhir berkomitmen memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pinggiran.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menggulirkan program Rp250 juta per RT untuk mendukung pembangunan jalan lingkungan, drainase, serta infrastruktur pemukiman lainnya. Program ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan fasilitas dasar di tingkat masyarakat.
“Kami juga fokus menekan angka stunting dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya berharap dewan dapat melakukan pengawasan terhadap program-program ini,” tutupnya.(Adv)
