SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menyatakan ada beberapa catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait lambatnya pemerintah atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyajikan bahan-bahan anggaran untuk dibahas. Hal ini diungkap dalam rapat bersama DPRD belum lama ini.
“Ada (anggota) dewan yang menginterupsi beberapa catatan terkait kadang-kadang lambatnya pemerintah atau TAPD menyajikan bahan-bahan untuk anggaran untuk dibahas. Kemudian ada juga dewan yang mengatakan agar dipercepat proses pembahasan,” kata dia usai rapat tersebut.
Menurut Mahyunadi, pembahasan anggaran tetap harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang setiap tahunnya mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau pembahasan anggaran itu kan ada Permendagri, biasanya tiap tahun ada Permendagri tahunan tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah itu acuan, jadi kalau lepas dari acuan itu kita riskan juga,” kata dia menjelaskan.
Ia menegaskan bahwa semua upaya pembangunan harus bermuara pada kebutuhan kabupaten dan kepentingan masyarakat. “Tapi semuanya harus bermuara pada kebutuhan kabupaten, lebih kepentingan masyarakat. Masyarakat Kutim bisa lebih mendapatkan hak-haknya dari sistem pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi berharap agar pelaksanaan paripurna nanti dapat menghasilkan ketepatan waktu dan sasaran dalam pelaksanaan program. Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan sektoral daripada kepentingan politik, meskipun ia mengakui bahwa kepentingan politik juga memiliki peran dalam pembangunan.
“Harapannya kita bisa tepat waktu, tepat sasaran, lebih kerja, lebih giat lagi. Kepentingan-kepentingan sektoral lebih diutamakan daripada kepentingan politik, walaupun kepentingan politik itu ada juga kepentingan sektoralnya,” ungkapnya.
Ia memastikan tetap semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Kutai Timu. “Ya harus optimis, tapi optimis tanpa kerja kan mimpi. Kerja tanpa optimis sia-sia. Jadi optimis harus dibarengi dengan kerja,” tegasnya. (ADV/ProkopimKutim/KP)
