SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah kabupaten Kutim untuk menjaga kestabilan harga demi melindungi daya beli rakyat. Ia mengingatkan langkah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2025 tidak boleh berhenti pada tataran administratif.
“TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai forum. Tidak cukup satu OPD atau satu kebijakan. Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” kata dia usai membacakan sambutan mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam High Level Meeting (HLM) TPID tahun 2025 yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Mahyunadi membacakan pesan Bupati Kutim terkait pengendalian inflasi di Kutai Timur. Bupati menjelaskan bahwa inflasi bukan semata-mata urusan angka, melainkan soal kesejahteraan.
“Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegas Ardiansyah.
Dalam forum yang juga menjadi momen peluncuran awal Road Map TPID Kutim 2025–2027 itu, Bupati menegaskan pula tentang pentingnya pengendalian inflasi sebagai tolok ukur utama stabilitas ekonomi daerah. Sebagai daerah yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perdagangan, Kutim sangat bergantung pada kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga kualitas hidup warganya.
Ardiansyah memaparkan sejumlah program konkret yang tengah dan akan dijalankan TPID Kutim. Antara lain, operasi pasar secara merata di setiap kecamatan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyelenggaraan Pasar Tani, Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menggunakan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan.
Berikutnya, pelaporan kinerja TPID secara triwulan untuk evaluasi berkala penyusunan Road Map TPID 2025–2027 sebagai panduan strategis. Serta pengawasan ketat distribusi BBM dan LPG bersubsidi. Mendukung prinsip 4K pilar strategi Kutim meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. (ADV/ProkopimKutim/KP)
