JAKARTA – Komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dalam mendorong reformasi birokrasi diperkuat melalui pendekatan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan data, kelincahan, dan daya tanggap. Fokus ini menjadi pokok bahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025, yang diselenggarakan di Ballroom Lantai L Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, belum lama ini menegaskan bahwa Rakornas kali ini menjadi wahana konsolidasi nasional guna menjawab beragam tantangan di sektor publik, mencakup isu ketahanan pangan, layanan sosial, dan percepatan transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini akan menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ungkap Zudan.
Zudan juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan data talenta ASN sebagai fondasi dalam menentukan kebijakan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperlancar mobilitas talenta yang lentur, cepat menyesuaikan, dan sanggup mendukung program-program prioritas negara.
Salah satu gagasan inovatif yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah usulan untuk memodifikasi tata cara pelantikan pejabat eselon II.
“Dalam rencana yang diusulkan, pelantikan pejabat tinggi pratama ini akan dilakukan langsung oleh Presiden,” tegas Zudan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menilai langkah tersebut sebagai terobosan strategis yang dapat memperluas kesempatan mobilitas bagi pejabat daerah untuk berkontribusi di tingkat nasional.
“Eselon II ke depan bisa berkarya di seluruh Indonesia. Tidak mustahil pejabat Kutim saat bisa bertugas di Jakarta atau di daerah lain. Bagi negara ini sebuah kemajuan, terobosan besar,” kata Mahyunadi usai menghadiri Rakor Kepegawaian BKN bersama Kepala BKPSDM Misliansyah.
Mahyunadi menambahkan, meski mekanisme baru ini berpeluang mengurangi keluwesan kepala daerah dalam mempertahankan SDM andalan, dampak positifnya justru terletak pada peningkatan profesionalisme ASN dan perbaikan sistem tata kelola birokrasi secara nasional.
Selain membahas persoalan kepegawaian, Mahyunadi mengungkapkan Rakornas turut memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi dan sasaran pembangunan nasional, terutama paparan dari Menteri Pertanian serta Menteri Sosial.
“Penjabaran para menteri itu luar biasa dan menjadi motivasi bagi saya sebagai Wakil Kepala Daerah untuk mensinergikan strategi pembangunan Kutim dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Dia melihat potensi yang luas bagi Kutim untuk mengintegrasikan program-program nasional, khususnya di bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Mahyunadi menegaskan, pentingnya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan agenda prioritas pemerintah pusat.
“Harapan saya, apa yang disampaikan para pemateri itu bisa kita implementasikan. Kita bawa pulang ke daerah dan selaraskan strategi pembangunannya dengan garis kebijakan pusat. Saya yakin peluangnya banyak sekali,” tegasnya.
Sebagai informasi, Rakornas Kepegawaian 2025 ini turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Pada kesempatan yang sama, BKN juga menganugerahkan BKN Award Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Penghargaan tersebut dibagi ke dalam empat kategori, yakni Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Pengelolaan Manajemen Talenta, dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.(ADV/ProkopimKutim/KP)
