Kukar – Konektivitas antarwilayah di kawasan hulu Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan proyek peningkatan jalan penghubung antarkecamatan tetap berjalan di tahun 2025, meski sempat menghadapi kendala pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Wiyono mengungkapkan, proyek ini tetap dilanjutkan menggunakan dana APBD Kukar sepenuhnya, setelah DAK yang semula direncanakan justru dibatalkan.
“Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilai sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” kata Wiyono belum lama ini.
Ia menjelaskan, awalnya anggaran pembangunan terdiri atas Rp 20 miliar dari APBD Kukar dan Rp 30 miliar dari DAK. Namun, seluruh DAK untuk proyek tersebut dihentikan. Atas arahan Bupati Kukar, proyek tetap dijalankan demi mencegah gangguan konektivitas antarwilayah yang bisa berdampak besar pada masyarakat.
“Oleh karena itu, Pemkab memutuskan untuk menangani jalan tersebut dengan menggunakan dana APBD. Proyek yang sebelumnya dilelang dan dikontrakkan dengan dana DAK, sekarang ditanggulangi sepenuhnya oleh APBD Kukar,” sambungnya.
Menurutnya, pembangunan jalan poros ini sangat penting untuk mendukung kelancaran distribusi logistik dan menekan biaya hidup masyarakat di kawasan hulu. Jalan yang rusak atau terputus berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok karena terganggunya jalur pengangkutan.
“Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” tungkasnya. (adv)
