Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menyatakan harapannya agar kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak menghambat jalannya program pembangunan prioritas. Menurutnya, meskipun terdapat 50 poin instruksi pemangkasan anggaran, masih ada peluang bagi proyek-proyek strategis untuk tetap berjalan.
“Kami memahami bahwa efisiensi anggaran diperlukan, namun harus dipastikan bahwa program pembangunan prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap mendapat porsi yang cukup,” ujar Pandi Widiarto, belum lama ini
“Saya baca itu ada 50 item lah, tapi tidak termasuk dalam item pembangunan, harusnya sih pembangunan tidak akan tergeser,” tambahnya.
Meski demikian ia mengaku khawatir meskipun program pembangunan tidak masuk dalam item pemangkasan, namun dana bagi hasil untuk Kutai Timur mengalamai pengurangan
“Tapi kan yang jadi masalah kita ini, Dana bagi hasilnya yang berkurang, nah itu yang jadi masalah, harusnya yang mau kita perjuangkan ke pusat, boleh di efisiensi tapi dana bagi hasil kita di turunkan sesuai rasionalisasi dari sini bukan dari pusat harusnya,” beber Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Lebih lanjut, Pandi meminta agar pemerintah daerah transparan dalam menyusun strategi efisiensi anggaran dan melibatkan DPRD dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami juga masih membahas hal ini di Banggar (badan anggaran,red) tapi secara prinsip ya kami berharap pembangunan tetap harus berlanjut,” tegasnya.
Dengan adanya efisiensi anggaran, DPRD Kutai Timur akan terus mengawal agar pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terganggu oleh pemangkasan yang kurang tepat sasaran.
