Berau – Rencana merger antara Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau memicu gelombang penolakan dari mahasiswa dan alumni. Dalam momentum Wisuda ke-VIII, mereka menyuarakan protes atas keputusan sepihak yang dinilai tidak transparan, minim partisipasi, dan berpotensi mengarah pada komersialisasi pendidikan (15/5/25).
Penolakan ini mencuat akibat proses penggabungan institusi yang dinilai minim transparansi, tidak melibatkan partisipasi civitas akademika, serta sarat dengan kepentingan komersial. Mahasiswa dan alumni menganggap keputusan ini diambil secara sepihak oleh Ketua STIPER Berau tanpa melalui mekanisme musyawarah maupun kajian akademik terbuka.
“Hingga saat ini tidak pernah ada sosialisasi resmi antara pihak kampus dengan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan terkait rencana merger ini,” ungkap Joshua, Selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI berau, sekaligus Sekretaris BEM KM STIPER Berau. “Kebijakan ini datang tiba-tiba dan membuat banyak pihak merasa diabaikan.”
Menurut mereka, sebagian besar aset STIPER Berau berasal dari dana hibah pemerintah yang seharusnya tidak dapat dipindahtangankan atau dialihfungsikan tanpa persetujuan dan pengawasan yang jelas. Kekhawatiran juga muncul karena sosialisasi merger baru dilakukan setelah proses administrasi dianggap rampung oleh Ketua STIPER bersama pihak Universitas Muhammadiyah Berau.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan akan adanya komersialisasi pendidikan yang mengancam eksistensi STIPER Berau sebagai institusi berbasis pengabdian dan pengembangan agraria lokal.
“Ini bukan sekadar penggabungan institusi. Ini soal identitas, masa depan pendidikan, dan keberlangsungan seluruh komponen kampus. Kami menolak keputusan sepihak yang dilakukan tanpa keterbukaan dan musyawarah,” tegasnya
Mahasiswa dan alumni mendesak agar proses merger dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi terbuka dengan melibatkan seluruh unsur kampus secara demokratis. Mereka menekankan bahwa masa depan pendidikan tinggi di Berau tidak boleh ditentukan secara terburu-buru tanpa kejelasan dan akuntabilitas.
