Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda bergerak cepat merespons insiden longsor yang terjadi di area inlet Terowongan Samarinda. Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR dan pihak kontraktor digelar pada Kamis (15/5/2025).
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengaku tidak terlalu terkejut karena sejak awal pihaknya sudah mengingatkan soal potensi rawan longsor di titik tersebut.
“Kami memang dari awal ragu dengan kemiringan area inlet itu. Ternyata kekhawatiran kami terbukti,” ucap Deni.
Berdasarkan keterangan kontraktor dan PPK, potensi longsor sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal tahun 2025. Awalnya diprediksi terjadi dalam empat bulan, namun kondisi alam mempercepat prosesnya.
“Keselamatan masyarakat harus jadi prioritas utama. Ini proyek besar dan tidak boleh ada kompromi soal keamanan,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta adanya transparansi penuh terhadap penguatan struktur yang sudah dilakukan di bagian dalam terowongan.
Ia mengapresiasi empat tahap penguatan yang telah dilaksanakan, namun menekankan pentingnya uji keamanan secara menyeluruh sebelum terowongan dibuka untuk umum.
“Kita belum buka terowongannya, tapi longsor sudah terjadi di luar. Ini memicu kekhawatiran warga,” ujarnya.
Deni juga berharap insiden ini menjadi momentum evaluasi terhadap pengawasan proyek strategis di Samarinda. Ia minta setiap perkembangan proyek dikomunikasikan terbuka ke publik.
“Jangan sampai kejadian seperti ini berulang. Keselamatan warga tak bisa ditawar,” pungkasnya. (adv)
