Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Mulyana, turut memberikan pernyataan sikap terkait aksi massa yang berlangsung di Gedung DPRD Kutim, Selasa (02/09). Menurutnya, suara rakyat yang datang langsung melalui aksi damai merupakan bentuk nyata partisipasi publik yang harus dihargai dan direspons dengan serius.
“Sebagai wakil rakyat, saya memandang apa yang disampaikan hari ini bukan sekadar tuntutan, tetapi cermin keresahan masyarakat Kutim. Kami di DPRD memiliki kewajiban untuk mendengar, menindaklanjuti, dan memastikan ada solusi yang berpihak pada rakyat,” ungkap Mulyana.
Massa aksi sendiri menyuarakan lima isu utama, yakni maraknya pelecehan seksual yang dinilai belum tertangani dengan baik; keberadaan perusahaan kategori kartu hitam dan kartu merah yang masih beroperasi; lemahnya implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan negara; persoalan kendaraan liar, kendaraan berat, dan parkir liar yang belum ditangani oleh Dishub; serta masalah pendidikan yang dinilai masih sarat dengan seremonial dan praktik zonasi yang membebani siswa.
Menanggapi hal itu, Mulyana menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah daerah dengan dukungan penuh DPRD. “Kita harus bersama-sama mencari jalan keluar. DPRD siap menjadi jembatan bagi rakyat, agar aspirasi ini benar-benar sampai ke meja kebijakan dan bukan hanya berhenti di jalanan,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil. “Persoalan yang disuarakan massa aksi adalah isu kemanusiaan sekaligus keadilan. Ini harus jadi prioritas, dan kami berkomitmen untuk memperjuangkannya di lembaga legislatif,” pungkas Mulyana.
