Kukar – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menerapkan investasi berbasis konservasi karbon di kawasan non-hutan produksi.
Lewat kerja sama antara Pemkab Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia (TCI), proyek seluas lebih dari 55 ribu hektare ini akan menyasar 10 desa di empat kecamatan, dengan masa pelaksanaan hingga 30 tahun ke depan.
Program ini mencakup wilayah Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Adapun desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan meliputi Muara Siran, Kupang Baru, Bukit Jering, Liang, Sebelimbingan, hingga Tuana Tuha.
Proyek yang dilaksanakan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) ini disebut sebagai yang pertama di dunia dengan pendekatan konservasi karbon tanpa pelepasan hak atas tanah.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, program ini merupakan bagian dari kebijakan investasi hijau yang dikawal ketat oleh pemerintah daerah. Ia menyebut proyek karbon ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
“Saya tegaskan, ini investasi. Harus dipahami dan dikawal betul. Kita harapkan tidak hanya berkontribusi pada pendapatan negara, tapi juga memberikan daya ungkit ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kukar,” kata Edi Damansyah pada perjanjian kerjasama antara Pemkab dan PT TCI, di Pendopo Bupati, Selasa (6/5/2025).
Berbeda dengan investasi sawit atau batu bara, Edi menekankan bahwa proyek karbon tidak menimbulkan konflik agraria. Tidak ada pelepasan hak lahan warga, karena justru fokus utamanya adalah pemulihan kawasan yang rusak dan perlindungan keanekaragaman hayati.
“Kalau sawit ada pelepasan hak, di sini tidak ada. Kita justru mau memperbaiki lingkungan yang selama ini rusak. Ini investasi yang pro-lingkungan dan pro-masyarakat,” tambahnya.
Sementara, Direktur Utama PT Tirta Carbon Indonesia, Wisnu Candra, menjelaskan bahwa proyek akan dijalankan selama tiga dekade dalam tiga tahapan, masing-masing selama 10 tahun dan diatur melalui peraturan bupati. Selain fokus pada konservasi, proyek ini juga menyusun skema kontribusi keuangan untuk pemerintah desa.
Dalam kesepakatan, disebutkan bahwa dana dari proyek akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi, fasilitas kesehatan, serta pendidikan. Selain itu, masyarakat desa juga akan diberdayakan melalui pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
“Manfaatnya bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk lingkungan. Tahun ini akan mulai dijajaki pemberdayaan warga, agar dampaknya bisa langsung dirasakan,” pungkasnya. (adv)
