Kutai Timur, Kaltimpop.com — Plt. Sekretaris DPRD Kutai Timur, Hasara, memfokuskan sebagian besar pembacaan nota kesepakatan Multi Years Contract (MYC) 2026–2027 pada sektor air bersih dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM). Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (21/11/25), ia memaparkan bahwa bidang Cipta Karya memperoleh alokasi anggaran mencapai Rp185 miliar, termasuk di dalamnya peningkatan SPAM pedesaan di enam kecamatan.
Hasara menjelaskan bahwa sektor air bersih masih menjadi tantangan di banyak wilayah Kutim, sehingga proyek SPAM pedesaan ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama. Program ini akan menyasar Kecamatan Telen, Kaubun, Sangkulirang, Bengalon, Long Mesangat, dan Busang, dengan nilai anggaran Rp45 miliar yang dikerjakan selama dua tahun anggaran melalui skema MYC. Ia menegaskan bahwa proyek ini diharapkan mampu memperluas layanan air minum layak dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air sungai yang kualitasnya tidak selalu memenuhi standar kesehatan.
Selain fokus air bersih, Hasara turut membacakan sejumlah proyek strategis lainnya yang masuk dalam skema MYC.
“Proyek tersebut meliputi pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK), Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) & UMKM Centre, serta Gedung Sarpras Kodim Kutim,” Katanya.
Semua proyek tersebut dinilai membutuhkan perencanaan dan konstruksi berjangka panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan hanya dalam satu tahun anggaran.
Hasara menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sosial seperti BLK dan MPP tidak hanya menambah fasilitas fisik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
“ DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya MYC agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kutai Timur,” Tutupnya.
Menurutnya, pembacaan detail nota ini menjadi bagian dari transparansi pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan air bersih, pelayanan publik, dan sarana pendukung lainnya menjadi prioritas dalam roadmap pembangunan Kutim 2026–2027.(Adv)
