Sangatta – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutim tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mengedepankan kelestarian lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Pandi usai rapat paripurna penyampaian Nota Penjelasan Bupati Kutim terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Kutai Timur 2015–2035 dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak.
Menurutnya, Kutai Timur sebagai daerah yang kaya sumber daya alam tidak boleh jatuh pada pola pembangunan eksploitatif. “RTRW ini akan menjadi arah pembangunan daerah kita ke depan. Maka aspek lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama, agar Kutim tidak hanya tumbuh secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tegas Pandi.
Ia juga menilai, adanya penyesuaian RTRW sejalan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023–2042 perlu dibarengi dengan kebijakan konkret untuk melindungi kawasan lindung, meminimalisir risiko bencana, serta mendorong pemerataan pembangunan yang ramah lingkungan. “Kita harus pastikan setiap keputusan tata ruang tidak merugikan masyarakat lokal dan tetap memperhatikan kearifan lokal,” tambahnya.
Seperti disampaikan dalam Nota Pengantar Bupati, tujuan utama penyusunan RTRW Kutim adalah mewujudkan daerah pertumbuhan ekonomi hijau yang berdaya saing melalui industri berkelanjutan, pertanian modern, dan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif serta berwawasan lingkungan.
Fraksi Demokrat, lanjut Pandi, akan memberikan perhatian serius dalam pembahasan Raperda RTRW ini bersama pemerintah daerah. “Kami akan mendorong agar arah pembangunan Kutim selaras dengan prinsip keberlanjutan. Jangan sampai RTRW hanya jadi dokumen formal, tapi harus benar-benar jadi pedoman pembangunan yang adil dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
