SAMARINDA – Samarinda kembali mencatat angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur. Hingga Maret 2025, setidaknya 50 kasus telah dilaporkan.
Meski terlihat memprihatinkan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, punya pandangan berbeda. Menurutnya, tingginya angka pelaporan justru menandakan masyarakat mulai berani bersuara.
“Ini bukan semata-mata angka yang menakutkan, tapi juga bukti bahwa masyarakat mulai sadar dan berani melapor,” kata Puji (20/5/2025).
Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian masyarakat tersebut harus diimbangi dengan respons pemerintah yang sigap. Kasus-kasus yang masuk tidak boleh hanya jadi data di atas kertas.
“Kalau kasusnya tidak diselesaikan, itu bisa jadi bom waktu. Bisa menimbulkan trauma kolektif,” ujarnya.
Puji menyoroti bahwa perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga sosial. Menurutnya, sistem yang sudah dibangun pemerintah perlu dioptimalkan melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Peraturan sudah ada, lembaga ada, tapi tanpa edukasi masyarakat, tidak akan efektif. Masyarakat harus tahu ke mana harus melapor dan apa yang bisa mereka dapatkan,” jelasnya.
Legislator Partai Demokrat ini juga menyoroti kondisi rumah aman yang ada di Samarinda. Ia menyebut, rumah aman saat ini belum memenuhi standar minimal sebagai tempat perlindungan.
“Rumah aman seharusnya berada di tempat yang aman, bukan di lokasi yang ramai atau mudah diakses pihak luar. Harus ada pengamanan, bahkan sistem pengawasan layaknya rumah sakit,” katanya.
Menurutnya, rumah aman juga perlu dilengkapi dengan akses ke layanan psikologis, kesehatan, hingga pendidikan bagi anak-anak korban kekerasan. Tujuannya, korban bisa benar-benar pulih dan kembali menjalani hidup normal.
“Kita tidak bisa menyembuhkan luka korban dengan sekadar menampungnya beberapa hari. Mereka butuh pendampingan total,” tambahnya.
Puji menegaskan, DPRD siap mendorong anggaran tambahan dan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban kekerasan. Ia berharap, ke depan, Samarinda tidak hanya tercatat sebagai kota dengan laporan terbanyak, tapi juga dengan penanganan terbaik. (adv)
