Sangatta, Kaltimpop.com – Pembahasan mengenai program yang masuk dalam skema proyek multiyears (MY) kembali menjadi perhatian DPRD Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, S.T., M.T., menegaskan bahwa seluruh program yang diusulkan dalam skema MY telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Hal tersebut mencakup proyek infrastruktur dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
“Usulan program di MY ini semuanya tentu sudah tercantum di RPJMD, baik itu infraktruktur maupun sebaran lokasinya di titik wilayah mana,” kata Jimmi.
Ia memastikan bahwa setiap proyek yang diajukan pemerintah daerah harus memiliki landasan yang sejalan dengan rencana pembangunan yang telah disepakati sebelumnya.
Di tengah beredarnya berbagai informasi mengenai pembangunan kantor pemerintahan yang dikabarkan masuk ke skema MY, Jimmi meluruskan bahwa usulan tersebut tidak termasuk dalam pembahasan multiyears untuk tiga tahun anggaran ke depan. “Kemudian untuk beberapa usulan terkait pembangunan kantor itu tidak ada yang dimasukan ke dalam skema MY untuk 3 tahun anggaran ini. Kemungkinan akan dimasukin di APBD murni nanti,” ungkap Politisi PKS ini.
Ia menjelaskan bahwa hanya beberapa proyek pembangunan gedung instansi tertentu yang sempat tercantum dalam diskusi awal, terutama yang berada di wilayah kota Sangatta. “Pembangunan kantor instansi yang tadi dimasukkan ke dalam MY itu yang ada di kota Sangatta ini seperti Polres dan Kodim,” ujar anggota DPRD dari Dapil 1 ini.
Jimmi berharap pemerintah daerah dapat menjalankan RPJMD dengan konsisten sehingga seluruh program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
“Ya kita berharap pemerintah bisa menjalankan RPJMD dengan baik sesuai target sehingga bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.
Hingga kini, pembahasan lanjutan mengenai proyek MY masih terus berproses bersama perangkat daerah terkait. DPRD Kutim menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat dan relevansi terhadap perencanaan jangka menengah daerah.(Adv)
