Sangatta, Kaltimpop.com – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Partai Demokrat, H. Bahcok Riandi, menegaskan pentingnya penambahan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR) untuk mengoptimalkan pelayanan kebencanaan di tingkat kecamatan. Menurutnya, keterbatasan personel menjadi persoalan mendesak yang harus segera direspons pemerintah daerah. , Bahcok berharap seluruh pihak bisa bergerak lebih cepat dalam menyiapkan infrastruktur sekaligus sumber daya manusia yang dibutuhkan.
Bahcok mengungkapkan bahwa setelah kebijakan efisiensi keuangan daerah yang menyebabkan tidak adanya lagi tenaga kontrak daerah (TK2D), mengakibatkan sejumlah posko DAMKAR yang telah dibangun tidak mampu beroperasi maksimal. “Ini tantangan besar. Karena sudah tidak ada TK2D, kami akan berkoordinasi dengan Bupati untuk membahas Perbup yang memungkinkan penambahan tenaga kerja di posko-posko DAMKAR,” ujarnya usai rapat kerja bersama Dinas DAMKAR Kutim.
Ia menegaskan, setelah posko selesai dibangun, keberadaan petugas terlatih menjadi faktor utama yang menentukan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat. Berdasarkan rekomendasi Dinas DAMKAR, setiap posko idealnya memiliki sedikitnya tujuh petugas tetap untuk menjaga kesiapsiagaan selama 24 jam.
Bahcok menyoroti kondisi di lapangan yang sering menyulitkan masyarakat ketika terjadi kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun industri. Minimnya personel dan unit pemadam membuat respons terhadap kejadian darurat kerap terlambat. “Kalau ada musibah di kecamatan, masyarakat sering kewalahan karena kekurangan petugas. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Bahcok menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi elemen kunci dalam mempercepat pemerataan layanan pemadam kebakaran di seluruh kecamatan. Ia menilai, tanpa keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa secara langsung, proses penyiapan lahan, pembangunan fasilitas, hingga pengoperasian posko akan terus berjalan lambat. Menurutnya, setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan berbeda, sehingga dukungan pemerintah tingkat bawah sangat dibutuhkan untuk memastikan rencana pembangunan posko benar-benar sesuai kondisi lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa komitmen bersama antarinstansi akan menjadi penentu keberhasilan kebijakan penambahan SDM DAMKAR di daerah. Dengan adanya satu pandangan mengenai pentingnya kesiapsiagaan bencana, Bahcok berharap seluruh pihak bisa bergerak lebih cepat dalam menyiapkan infrastruktur sekaligus sumber daya manusia yang dibutuhkan. DPRD, katanya, akan terus mengawal setiap tahapan agar pelayanan pemadam kebakaran lebih merata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur.
“Ini kebutuhan mendesak masyarakat. Kami di DPRD akan mengawal agar kebijakan penambahan SDM ini bisa terealisasi,” pungkasnya.(Adv)
