
Kutai Timur, Kaltimpop.com — Rapat paripurna DPRD Kutai Timur berlangsung khidmat saat Plt. Sekretaris Dewan, Hasara, secara resmi membacakan Nota Kesepakatan Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2026–2027. Dokumen tersebut berisi kesepakatan antara Bupati Kutai Timur dan DPRD mengenai pelaksanaan pembangunan lintas sektor dengan total nilai mencapai Rp1,081 triliun.
Pembacaan nota ini menjadi bagian penting dalam proses formal penganggaran, karena di dalamnya tercantum empat bidang strategis yang akan dilaksanakan melalui skema tahun jamak. Keempat bidang tersebut adalah Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, serta pembangunan Pelabuhan Sangatta. Hasara menegaskan bahwa penyampaian terbuka ini merupakan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan transparansi serta keterlibatan publik dalam memahami arah pembangunan daerah.
Dalam isi nota yang dibacakan, Hasara memaparkan seluruh dasar hukum MYC, mulai dari Undang-Undang tentang Jalan, UU Jasa Konstruksi, hingga PP Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia juga mengutip dokumen perencanaan teknis Pelabuhan Sangatta sebagai bagian dari landasan penting pelaksanaan proyek maritim tersebut. “ ini bertujuan meyakinkan bahwa seluruh proses pembangunan mengacu pada regulasi yang berlaku,” Lanjutnya.
Nota kesepakatan juga merinci besaran anggaran per bidang. Bina Marga menjadi sektor terbesar dengan alokasi Rp606,5 miliar, disusul Cipta Karya senilai Rp185 miliar, Sumber Daya Air sebesar Rp140 miliar, serta Pelabuhan Sangatta dengan nilai Rp150 miliar.
“Seluruhnya akan dikerjakan dalam dua tahun anggaran sesuai mekanisme MYC,” katanya.
Hasara menegaskan bahwa skema tahun jamak digunakan karena banyak proyek berskala besar tidak dapat selesai dalam satu tahun anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara Pemkab dan DPRD agar pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan pembacaan nota ini, publik mendapat gambaran jelas mengenai arah pembangunan Kutai Timur untuk dua tahun ke depan. Melalui MYC, pemerintah berharap proyek strategis seperti jalan, jembatan, SPAM, drainase, dan pelabuhan dapat terselesaikan secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(Adv)


