Kutai Timur, Kaltimnusantara.com – Pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Timur dinilai perlu mengarahkan perhatian lebih besar pada sektor pertanian. Ketergantungan pada pertambangan dan perkebunan yang selama ini mendominasi PDRB dianggap tidak berkelanjutan, terutama di tengah kebutuhan nasional akan ketahanan pangan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim, Akbar Tanjung, menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki peluang besar untuk berkembang bila menerapkan konsep pertanian modern berbasis teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas SDM.
“Kontribusi pertanian terhadap PDRB Kutim memang baru sekitar 4 persen, tapi potensinya sangat luas dan belum digarap maksimal,” kata Akbar saat ditemui akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan bahwa dorongan pemerintah pusat terhadap penguatan ketahanan pangan selaras dengan arah pembangunan daerah. Menurutnya, komitmen tersebut sudah tercermin dalam 50 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim.
“Pemerintah daerah sudah menyiapkan kerangka besarnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.
Akbar menilai sektor pertanian menempati posisi strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pengembangan pertanian harus bertumpu pada kolaborasi lintas sektor. Dinas Pertanian Kutim, menurutnya, telah menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan program dengan kebijakan kepala daerah. Sementara itu, Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Kutim juga berperan penting dalam penyediaan tenaga profesional di bidang pertanian.
“STIPER sudah menyampaikan dukungan penuh untuk menyiapkan SDM pertanian. Kolaborasi ini harus dimaksimalkan,” ujar Akbar.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan aktif generasi muda di 18 kecamatan dan 141 desa agar terlibat dalam transformasi pertanian modern. Menurutnya, semangat dan kreativitas anak muda bisa mempercepat inovasi dan memperkuat daya saing sektor pertanian.
“Ini momentum yang baik. Pemuda bisa menjadi penggerak utama perubahan,” jelasnya.
Akbar juga menilai pentingnya evaluasi berkala terhadap program pertanian guna memastikan efektivitas dan menemukan hambatan di lapangan. Langkah evaluatif ini, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga agar program tetap berada pada jalur pencapaian target.
Di sisi legislasi, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan, meski tidak menyusun program sendiri. Melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, DPRD memastikan kebijakan daerah mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian.
“Tugas kami memastikan tidak ada aturan yang menghambat, sekaligus mendorong anggaran yang berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataan, Akbar memastikan Fraksi PKS DPRD Kutim akan terus mengawal visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami akan mendukung penuh program strategis pemerintah daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
