SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat ketahanan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang kian mengubah wajah pelayanan publik dan sistem pemerintahan, Untuk itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim menggelar “Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi” sebagai langkah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih peduli menjaga keamanan data pemerintah.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa manfaat besar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa ancaman terhadap keamanan informasi.
“Insiden seperti pencurian data, penyalahgunaan akun, serangan phishing, hingga penyebaran malware kini bukan lagi hal yang jauh dari lingkungan kita. Bahkan, institusi pemerintah pun berpotensi menjadi sasaran serangan siber,” ujarnya dalam sambutan acara sosialisasi i di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Menurut Ronny, kerentanan terhadap ancaman tidak hanya bersumber dari sistem teknologi, tetapi juga dari perilaku sumber daya manusia. Karena itu, penguatan keamanan informasi tidak cukup dilakukan dari sisi teknis saja, melainkan juga melalui peningkatan kesadaran dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu langkah penting yang ditekankan adalah penerapan prinsip “Cyber Hygiene”, atau kebiasaan menjaga kebersihan digital dalam aktivitas sehari-hari.
“Sebagaimana kita menjaga kebersihan diri agar terhindar dari penyakit, menjaga kebersihan digital juga penting agar terhindar dari ancaman siber. Mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, rutin menggantinya, hingga berhati-hati terhadap tautan mencurigakan. Hal-hal sederhana ini, bila dilakukan secara konsisten, akan memperkuat pertahanan siber di pemerintahan,” kata dia menjelaskan.
Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dipercayakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam membangun budaya keamanan informasi yang kokoh di Kutim. (ADV/ProkopimKutim/KP)
