SANGATTA – Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Kutai Timur membangun standar Environment, Social, Governance (ESG) daerah. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya pemerintah pusat memperkuat tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Transformasi sektor tambang harus berbasis data dan melibatkan masyarakat lokal. ESG bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata di lapangan,” ujar Tri yang hadir secara daring dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang”, di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Kutim.
Bupati Kutai H. Ardiansyah Sulaiman mengatakan keberlanjutan tambang bukan sekadar isu pascaoperasional, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses produksi. Maka, Tim Penyusun Standar ESG batubara dibentuk untuk menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau.
Ia mencontohkan langkah konkret yang telah ditempuh Pemkab Kutim seperti pemanfaatan void tambang milik PT. Indominco di Kecamatan Teluk Pandan menjadi sumber bahan baku air bersih bagi warga. Menurutnya, inisiatif semacam ini merupakan wujud nyata pemanfaatan ruang tambang secara berkelanjutan dan produktif.
“Pemerintah daerah akan terus memanfaatkan setiap peluang pembangunan agar sektor tambang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat, bukan hanya sektor ekstraktif,” ujarnya.
Ardiansyah memastikan pelibatan warga, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi lokal tidak lagi menunggu masa pascatambang. Ia tak mau seperti daerah lain yang gagal menikmati kemakmuran setelah tambang berhenti karena absennya perencanaan keberlanjutan yang menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas lokal. Ia menyebut pembentukan Tim Penyusun Standar ESG Kutim sebagai langkah strategis menuju praktik pertambangan yang beretika dan berpihak pada masyarakat.
“Kunci keberhasilan pascatambang ada pada kolaborasi dan konsistensi. Dunia usaha harus melihat ESG bukan sebagai kewajiban, melainkan investasi sosial jangka panjang,” kata Sudirman. (ADV/ProkopimKutim/KP)
