Kukar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp2,2 triliun untuk tahun 2025. Namun, sekitar 80 persen dari total dana tersebut dialokasikan untuk belanja rutin pegawai dan operasional dasar.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor mengungkapkan, beban tetap dalam anggaran itu mencapai Rp1,8 triliun. Komponen terbesar berasal dari pembayaran gaji yang menyentuh angka Rp1,2 triliun, disusul pembiayaan listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.
“Kalau kita lihat anggaran Rp2,2 triliun, kelihatannya besar. Tapi setelah dipotong gaji dan beban tetap lainnya, yang tersisa hanya sekitar Rp200 miliar untuk kegiatan lain,” kata Thauhid.
Dengan sisa anggaran sekitar Rp200 miliar, Disdikbud Kukar merancang sejumlah program prioritas. Di antaranya pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, pengadaan perlengkapan belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan teknis.
Untuk menyeimbangkan kebutuhan anggaran, langkah efisiensi diterapkan. Beberapa kegiatan non-esensial dikaji ulang, termasuk pengurangan frekuensi perjalanan dinas serta penyesuaian terhadap kegiatan yang dinilai belum mendesak.
“Kita lakukan efisiensi sekitar Rp30 sampai Rp40 miliar. Jadi, kita benar-benar harus cermat dalam penggunaan dana,” jelasnya.
Sementara itu, penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pendidikan juga memberikan dampak pada struktur pembiayaan. Tahun ini, Kukar menambah lebih dari seribu P3K, yang otomatis meningkatkan kebutuhan pembayaran gaji secara keseluruhan.
Thauhid menegaskan, pihaknya tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pembiayaan operasional dengan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.
“Jangan hanya lihat angkanya besar, lihat juga ke mana saja anggaran itu dialokasikan,” pungkasnya. (adv)
