Kutai Timur, Kaltimpop.com – Anggota DPRD Kutai Timur, Yulianus Palangiran, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dengan ketergantungan terhadap sektor tambang dan perkebunan. Menurutnya, daerah harus mulai menyiapkan strategi ekonomi alternatif untuk menghadapi masa pasca tambang.
“Sesungguhnya kita, pemerintah Kutai Timur, harus berpikir. Yang sekarang kita bangga-banggakan adalah tentang adanya tambang,” ujar Yulianus usai rapat di Kantor DPRD Kutim, baru-baru ini.
Ia menilai orientasi pembangunan Kutai Timur masih berat sebelah karena bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan perkebunan. Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah daerah kurang fokus mengembangkan potensi lain seperti pertanian dan ekonomi rakyat.
“Tidak pernah kita berpikir setelah pasca tambang, apa yang harus diperbuat. Padahal, yang penting itu bagaimana mempertahankan ketahanan pangan berkelanjutan,” tegasnya.
Yulianus menambahkan, jika pemerintah tidak segera menyiapkan langkah konkret, Kutai Timur akan kesulitan menjaga stabilitas ekonomi ketika sumber daya alam habis. Ia menilai, pembangunan sektor pertanian menjadi solusi realistis yang bisa menopang kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kalau lusa tambang tutup atau perkebunan berhenti, apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh hanya mengandalkan DBH,” katanya.
Politisi asal Dapil 2 ini mendorong agar pemerintah mulai menyiapkan program pemberdayaan petani dan memperkuat infrastruktur pendukung pangan. “Pertanian itu sektor paling dekat dengan rakyat. Kalau mau bicara ketahanan ekonomi, mulailah dari sana,” pungkasnya.
Menurutnya, sektor pertanian dan pangan memiliki potensi besar untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus berani mengalokasikan anggaran dan kebijakan untuk memperkuat petani lokal.
“Pertanian itu sektor rakyat. Kalau petani kuat, ekonomi rakyat juga akan kuat,” kata legislator dari Komisi D ini.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih serius membangun infrastruktur pertanian dan memberikan akses pelatihan kepada masyarakat desa agar mampu mengelola lahan secara produktif.
“Kalau kita mulai dari sekarang, Kutai Timur bisa mandiri tanpa harus menunggu habisnya tambang,” pungkas Yulianus.(Adv)
