Kutai Timur, Kaltimpop.com – Bagaimana mungkin sebuah kabupaten yang terus menggembar-gemborkan kemajuan pembangunan justru menempati peringkat tertinggi angka anak tidak sekolah di Provinsi Kalimantan Timur?
Data terbaru mencatat, 13.411 anak di Kutai Timur tidak mengenyam pendidikan. Rinciannya: 9.945 anak belum pernah sekolah,1.996 anak putus sekolah,1.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Namun, ironisnya, fakta ini tidak memunculkan respons krisis dari pemerintah. Tidak ada pernyataan tegas dari kepala daerah. Tidak ada langkah darurat dari Dinas Pendidikan. Tidak ada forum terbuka, evaluasi anggaran, atau kebijakan transformatif. Semua berjalan seolah-olah ini hal yang wajar.
Negara Absen, Anak-anak Jadi Korban
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur dengan tegas menyebut bahwa pemerintah daerah telah gagal menjalankan mandat konstitusionalnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Jangan meminta masyarakat menjadi manusia terdidik, jika pemerintah sendiri lalai menyiapkan infrastruktur, sumber daya, dan keadilan akses pendidikan,”
Pernyataan ini menjadi kritik terbuka terhadap kelalaian struktural yang terus dibiarkan, di tengah upaya pencitraan yang dibungkus dalam narasi pembangunan.
Apa yang Salah?
1. Akses Pendidikan Tinggi: Sekat Tak Kasat Mata
Hanya 5,5% penduduk Kutim yang menamatkan pendidikan tinggi. Angka ini tidak hanya rendah, tetapi mencerminkan mandeknya mobilitas sosial. Bagi anak-anak desa, jalan menuju perguruan tinggi bukan hanya panjang dan mahal, tetapi juga gelap dan nyaris tak terlihat.
2. Butanya Negara terhadap Buta Aksara
Sebanyak 33,5% penduduk tidak pernah sekolah, dan 11% tidak tamat SD. Ini bukan sekadar statistik, tetapi wajah buram dari sistem pendidikan yang gagal menjangkau rakyatnya sendiri. Di era digital seperti sekarang, fakta ini adalah bentuk pembiaran sistemik.
3. Distribusi Guru: Tambal Sulam dan Setengah Hati
Daerah 3T di Kutim kekurangan guru berkualitas. Banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena minimnya fasilitas dan tunjangan. Bahkan ketika guru hadir, tak sedikit yang tidak sesuai dengan bidang ajar. Murid-murid akhirnya belajar dengan tenaga tidak tetap, tanpa pendekatan pedagogis yang bermakna.
4. Kualitas SDM: Infrastruktur Tanpa Jiwa
Pemerintah sering memamerkan pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru. Tapi siapa yang mengisi ruang-ruang itu? Banyak guru honorer dibayar rendah, tanpa pelatihan lanjutan, tanpa jaminan karier. Di sini, infrastruktur hadir tanpa roh pendidikan.
Ini Bukan Sekadar Angka, Ini Soal Masa Depan
Empat persoalan di atas menunjukkan bahwa masalah pendidikan di Kutim bukan persoalan teknis belaka, tapi kegagalan politik kebijakan. Pemerintah belum menjadikan pendidikan sebagai jantung pembangunan. Padahal, jika tidak ditangani sekarang, dampaknya akan menghancurkan kualitas sumber daya manusia lokal menjelang Indonesia Emas 2045.
Solusi Bukan Seremonial, Tapi Aksi Nyata
Pemerintah harus berhenti bersolek dengan jargon “pembangunan berkeadilan” jika anak-anak di pedalaman tetap dibiarkan tenggelam dalam ketidakberdayaan pendidikan.
Butuh langkah konkret dan keberpihakan serius:
• Insentif riil bagi guru di daerah 3T: rumah dinas, tunjangan khusus, dan jalur percepatan karier.
• Program afirmasi dan beasiswa untuk anak-anak desa agar bisa mengakses kuliah dan lapangan kerja.
• Perluasan akses sekolah menengah dan vokasi, agar anak tidak berhenti di jenjang SMP.
• Penanganan anak putus sekolah melalui model sekolah malam, mobile school, dan penguatan komunitas pengajar lokal.
• Pelatihan guru berbasis kultur lokal, agar pendekatan mengajar lebih membumi dan kontekstual.
Jangan Tunggu Mereka Hilang dari Statistik
Angka 13.411 itu bukan sekadar baris dalam laporan. Itu adalah anak-anak yang kehilangan masa depan. Mereka tak hanya menjadi korban dari ketimpangan, tetapi juga dari negara yang memilih diam.Jika pemerintah terus menutup mata, maka Kutai Timur bukan hanya tertinggal dalam pembangunan, tapi juga akan gagal dalam kemanusiaan.
Penulis: Deo Datus Feran Kacaribu, Ketua GMNI Kutai Timur.
