SANGATTA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) bertema “Memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga untuk Menjadi Agen Perubahan” di Sangatta, Kutai Timur.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kemandirian perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam mengakses layanan sosial, ekonomi, dan perlindungan, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat peran strategis mereka dalam pembangunan daerah.
Ketua Panitia Fahmi Rojano dalam laporannya menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Timur. Meski secara makro ekonomi provinsi ini menempati posisi ketiga nasional, namun kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan masih perlu diperkuat.
“Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari angka ekonomi atau infrastruktur. Keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi indikator penting menuju masyarakat yang adil dan berdaya saing,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Poniso Suryo Renggono yang hadir mewakili pemerintah daerah menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan kepala keluarga sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.
“Perjuangan mewujudkan kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak yang sama dalam perlindungan, akses layanan, dan pengambilan keputusan di ruang publik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang hadir, dan mendorong mereka untuk lebih aktif berorganisasi, mengembangkan usaha mandiri, serta memperkuat solidaritas antarperempuan.
“Ini tidak mudah, karena peran ganda perempuan kepala keluarga sangat besar dan penuh tantangan. Namun dengan semangat kolaborasi dan sinergi, saya yakin perempuan PEKKA mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat,” tambahnya.
Program PEKA didanai dari APBD Provinsi Kaltim melalui DPPPA dan menjadi bagian dari program unggulan untuk memperkuat posisi perempuan khususnya kepala keluarga dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. (ADV/ProkopimKutim/KP)
