Kutai Timur, Kaltimpop.com – Anggota DPRD Kutai Timur Hj. Mulyana mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, wacana pemerataan DBH yang ramai dibicarakan belum bisa dijadikan harapan pasti bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kutai Timur.
“Itu baru wacana, belum ada kepastian. Harapan kita Kutai Timur tetap mendapat porsi yang adil,” ujarnya saat ditemui di Sangatta.
Menurutnya, ketergantungan terhadap DBH, terutama dari sektor tambang dan perkebunan, dapat menimbulkan kerentanan ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah harus berani memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi lokal.
“Kalau memang pemerataan itu jadi, maka kita di Kutim harus serius meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Mulyana menekankan, penguatan PAD harus dilakukan secara menyeluruh melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ia menilai, potensi daerah tersebut memiliki daya tahan jangka panjang dan bisa menciptakan lapangan kerja baru.
“Kalau potensi itu dikelola maksimal, Kutai Timur bisa mandiri tanpa tergantung pada pusat,” ujarnya.
Politisi Golkar itu berharap kebijakan pembangunan Kutai Timur ke depan lebih menekankan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah, termasuk pedesaan.
“Pembangunan jangan hanya di kota. Daerah juga harus merasakan hasilnya agar kesejahteraan merata,” tutupnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memperkuat peran masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal. “Kalau masyarakat diberdayakan, ekonomi daerah akan tumbuh dari bawah, bukan hanya dari sektor besar,” katanya.
Menurut Mulyana, langkah tersebut akan menciptakan ekonomi Kutai Timur yang lebih stabil dan tahan terhadap perubahan kebijakan pusat.
“Dengan memperkuat PAD dan ekonomi rakyat, Kutai Timur tidak akan goyah walau kebijakan fiskal berubah,” tutupnya.(Adv)
