Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menggelar reses di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan keluhan terkait tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG bersubsidi yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa mereka sudah lama tidak lagi merasakan manfaat subsidi dari pemerintah untuk dua komoditas penting tersebut. Saat ini, harga LPG 3 kg di tingkat pengecer sudah mencapai Rp45.000–Rp50.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, harga Pertalite di tingkat eceran juga meroket hingga Rp15.000 per liter.
“Warga meminta pemerintah hadir agar masalah LPG 3 kg bs diselesaikan dan subsidi bisa dirasakan warga, saat ini warga sudah tidak lagi pernah merasakan subsidi dari pemerintah untuk 2 komoditi itu” jelas Faizal.
Menanggapi keluhan ini, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar permasalahan ini bisa ditindaklanjuti. Ia menilai bahwa kenaikan harga ini tidak hanya memberatkan warga, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
“Saya minta ada pengawasan yang optimal dari Dinas terkait, kemudian harus menggandeng Pihak Kepolisian agar mafia – mafia pengepul BBM atau LPG subsidi ini bisa diberantas dan ditindak secara hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa LPG dan BBM bersubsidi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan dan nelayan. Jika harga terus melambung, daya beli masyarakat akan semakin tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian daerah.
Reses ini menjadi momentum bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, dengan harapan pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi konkret. Faizal juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi di wilayah mereka.
“Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Jika ada penyalahgunaan, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Dengan adanya pertemuan ini, warga berharap ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung sesuai dengan peruntukannya.
