SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Timur H. Mahyunadi turut menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud banyak memberikan arahan kepada kabupaten/kota se-Kaltim. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus dalam forum tersebut. Gubernur menegaskan, MBG bukan sekadar agenda nasional tetapi investasi masa depan.
“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah.
Selain itu, Gubernur Rudy juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi layanan, serta program makan bergizi gratis sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan. Ia menyoroti cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru menyentuh 70,11 persen.
“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” kata dia.
Terkait inflasi, Gubernur mengingatkan pentingnya intervensi pada momen hari besar keagamaan. Ia mendorong TPID untuk lebih aktif di lapangan, dengan mengandalkan data akurat, koordinasi yang solid, dan langkah terukur.
Diversifikasi pangan lokal, dari darat maupun laut dianggap sebagai solusi jangka panjang. Ia bahkan mengajak kalangan ulama untuk ambil bagian dalam edukasi publik terkait pemahaman inflasi.
Pada sektor digitalisasi, Rudy menegaskan bahwa TP2DD tidak cukup hanya bergerak menuju transformasi 2.0. “Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan agar penganggaran jaminan sosial menjadi perhatian daerah. Dia ingin melihat inovasi dari setiap kepala daerah dalam mengimplementasikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. (ADV/ProkopimKutim/KP)
