Kutai Timur – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur 2025-2044 dalam Rapat Paripurna DPRD (4/3/24).
Dalam pandangan yang dibacakan oleh anggota Fraksi GAP, Kristian Hasmadi, Fraksi GAP mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Raperda ini sebagai bagian dari upaya membangun sektor industri yang lebih maju dan berkelanjutan. Namun, mereka menekankan bahwa pembangunan industri harus berorientasi pada diversifikasi ekonomi, hilirisasi, serta keberlanjutan lingkungan.
Dukungan Terhadap Diversifikasi Ekonomi
Fraksi GAP menyoroti ketergantungan ekonomi Kutai Timur yang masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, terutama batubara. Mereka menilai bahwa diversifikasi ekonomi menjadi keharusan agar daerah tidak terpaku pada satu sektor saja. “Dominasi sektor pertambangan dalam perekonomian daerah membuat Kutai Timur rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global,” ujar Kristian Hasmadi.
Sebagai solusi, Fraksi GAP mendukung pengembangan sektor industri lain, seperti agroindustri dan industri hilir kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah bagi daerah.
Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
Dengan produksi crude palm oil (CPO) mencapai 4,599 juta ton pada tahun 2023, Kutai Timur menjadi salah satu produsen CPO terbesar di Kalimantan Timur. Namun, tanpa hilirisasi yang optimal, nilai tambah yang diperoleh daerah masih terbatas.
Fraksi GAP mendesak pemerintah untuk mempercepat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil berbasis pendekatan yurisdiksi (RSPO-JA) guna meningkatkan daya saing industri sawit Kutai Timur di pasar global. “Kutim menjadi kabupaten kedua di Indonesia setelah Seruyan yang menjadi pilot project RSPO-JA, sehingga peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tegas Kristian.
Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Selain sektor industri besar, Fraksi GAP juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, mereka mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti akses permodalan, teknologi, dan pasar.
“Kami mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan, fasilitasi permodalan, dan pengembangan pasar bagi IKM agar mereka dapat tumbuh dan bersaing di tingkat yang lebih luas,” kata Kristian.
Pembangunan Infrastruktur dan SDM
Dalam pandangan umumnya, Fraksi GAP menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan industri sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. Mereka mendorong percepatan pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik untuk menunjang aktivitas industri di Kutai Timur.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. Fraksi GAP meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) guna meningkatkan akurasi data industri dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik. “Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas agar mereka siap bersaing di sektor industri,” tambah Kristian.
Keberlanjutan Lingkungan sebagai Prioritas
Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, Fraksi GAP menekankan bahwa setiap rencana industri harus memperhatikan dampak lingkungan. “Pembangunan industri tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan harus diadopsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem Kutai Timur,” tegas Kristian.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi GAP menyatakan dukungan mereka terhadap Raperda Rencana Pembangunan Industri Kutai Timur 2025-2044, dengan harapan implementasinya dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
