Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dipastikan tidak akan mengganggu program kerja DPRD Samarinda. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk beberapa item tertentu dan tidak akan berdampak pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Helmi menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak menyasar seluruh belanja pemerintah, melainkan hanya pada beberapa komponen seperti alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan administratif lainnya. “Memang yang terbesar itu (efisiensi anggaran) ATK dan beberapa item lain. Untuk kepentingan masyarakat ke bawah, itu tidak dipotong anggarannya,” ujar Helmi dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa program-program kedewanan tetap berjalan sesuai rencana karena termasuk dalam kategori program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini mencakup berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pelayanan publik, advokasi masyarakat, serta pengawasan kebijakan pemerintah daerah.
Politisi dari Partai Gerindra itu juga menekankan bahwa sektor-sektor krusial seperti keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. “Program-program prioritas tetap berjalan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas,” imbuhnya.
Pernyataan Helmi memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat berbagai layanan dan inisiatif yang telah dirancang oleh DPRD Samarinda. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses berbagai program yang mendukung kesejahteraan mereka tanpa kendala anggaran.
Keputusan ini juga mencerminkan komitmen DPRD Samarinda dalam memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan publik. (*)
