Kutai Timur, Kaltimpop.com — Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, menekankan bahwa pelibatan masyarakat, terutama para tokoh lokal, menjadi unsur penting dalam penyusunan kebijakan tata ruang daerah. Ia menilai bahwa selama ini pembahasan RTRW terlalu teknokratis dan kurang menyerap pengetahuan kontekstual dari warga yang tinggal dan beraktivitas langsung di wilayah tersebut.
Usai rapat pembahasan tata ruang, Pandi menegaskan bahwa tokoh masyarakat perlu dimasukkan dalam Forum Tata Ruang agar kebijakan yang disusun tidak menyimpang dari kondisi nyata. “Tadi kami mendorong forum ini supaya tokoh masyarakat itu dilibatkan untuk mendiskusikan tata ruang hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, pelibatan warga tidak hanya memperkaya informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi proses. Dengan demikian, kebijakan tata ruang tidak lagi berjarak dari realitas, melainkan bergerak selaras dengan kebutuhan lokal. “Kondisi aktual di lapangan harus sesuai dengan pembahasan kita di tingkat kebijakan. Jadi tidak ada lagi kesenjangan antara rencana dan realitas,” jelasnya.
Pandi menilai bahwa forum tata ruang nantinya dapat menjadi ruang dialog resmi yang mempertemukan berbagai perspektif, sekaligus mencegah tumpang tindih perencanaan. Informasi lapangan yang akurat juga dapat memperkaya proses penyusunan dokumen tata ruang sehingga lebih aplikatif.
Ia menegaskan bahwa ruang diskusi tersebut harus bersifat terbuka dan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang relevan. “Kalau forum ini aktif, pembahasan kebijakan ruang tidak lagi tertutup. Semua pihak bisa ikut mengawasi dan memberi masukan agar hasilnya tepat sasaran,” tambahnya.
Menurut Pandi, DPRD Kutim siap mendukung langkah pemerintah dalam mengaktifkan forum tata ruang karena hal itu sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Pelibatan tokoh masyarakat diyakini mampu memperkuat legitimasi kebijakan ruang sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kutai Timur.
Peran masyarakat sebagai penjaga informasi lokal akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat, mulai dari penentuan zona permukiman, kawasan produktif, hingga infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi.(Adv)
