Sangatta, Kaltimpop.com – Anggota DPRD Kutai Timur dari Daerah Pemilihan II, Hj. Mulyana, menegaskan pentingnya peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya di kursi legislatif. Menurutnya, representasi perempuan di DPRD Kutim saat ini masih jauh dari ideal dan perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ia harap perempuan bisa terus eksis dan menebar kebermanfaatannya di Kutai Timur.
“Keterwakilan perempuan di Kutai Timur memang masih kurang, tapi saya harap ke depan keterwakilan perempuan ini bisa bertambah,” ujarnya. Mulyana menilai bahwa rendahnya keterwakilan perempuan berpotensi menghambat lahirnya perspektif kebijakan yang lebih inklusif, terutama terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan sosial berbasis keadilan gender.
Sebagai legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), Mulyana mendorong perempuan Kutim untuk lebih percaya diri dalam mengambil peran di ruang publik, termasuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam proses politik, mulai dari advokasi kebijakan hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Sementara itu, kondisi sosial di Kutim menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, namun belum sepenuhnya terepresentasikan dalam struktur pengambilan keputusan. Mulyana menilai bahwa peningkatan literasi politik perempuan, dukungan keluarga, serta ruang pengembangan kapasitas sangat diperlukan agar perempuan dapat bersaing secara setara dalam arena politik lokal.
“Saya berharap perempuan di Kutai Timur bisa tetap eksis, bisa menunjukkan kualitas dan perannya dalam menebar kebermanfaatan di Kutai Timur,” pungkasnya. Ia berharap momentum politik ke depan menjadi pintu masuk bagi semakin banyak perempuan tampil menjadi pemimpin, pembuat kebijakan, dan agen perubahan di masyarakat.
Dengan dorongan tersebut, Hj. Mulyana menegaskan komitmennya untuk terus mengadvokasi ruang partisipasi politik perempuan sekaligus memastikan isu-isu kesetaraan gender tetap mendapat tempat dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kutim.(Adv)
