Kutai Timur– Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menerima kunjungan dari tim The United States Agency for International Development – Sustainable Environmental Governance Across Regions (USAID SEGAR) dan Konsorsium GIZ Sustain pada hari ini. Pertemuan tersebut membahas percepatan Kabupaten Kutai Timur menuju sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil berbasis pendekatan yurisdiksi/Jurisdictional Approach (RSPO – JA), yang menjadi standar keberlanjutan global untuk industri kelapa sawit.
Pertemuan yang berlansung di ruang kerja Bupati Kutai Timur, di Gedung Bupati Bukit Pelangi Sangat, Kamis (19/12/24), bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kapabilitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Rombongan USAID SEGAR bersama GIZ SUSTAIN dan perangkat daerah terkait menjelaskan bahwa pendekatan RSPO-JA bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif budidaya sawit terhadap lingkungan dan masyarakat pada skala wilayah administrasi pemerintahan (yurisdiksi) melalui sertifikasi bertahap terhadap produksi dan pengolahan produk sawit.
Terhadap hal itu Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa program ini masih berhubungan erat dengan arah pembangunan Kutai Timur, pihaknya menjabarkan bahwa hal ini sejalan dengan Visi “Kutai Timur Hebat 2045 yakni Pusat Hilirisasi Sumber Daya Alam yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan” (RPJPD 2025 – 2045), dimana salah satu komoditas utamanya sawit.
“Kita pada RPJPD pertama itu grand design-nya adalah agribisnis dan agroindustri, dan ini kita kalau saya simpulkan 70% sudah clear, nah selanjutnya kita di tahun 2045 itu visinya adalah menjadi pusat hilirisasi, sifatnya ini menurut saya bukan lagi harus, tapi wajib,” ungkapnya.
Lanjut ia menyampaikan bahwa masa depan daerah ini adalah bergantung pada sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita sudah memproklamirkan, kita ingin hidup di Kutim ini mengandalkan SDA yang bisa diperbaharui dan utamnya sawit, memang cocok dan sawit kita kan memang terbesar di Kaltim. Kalau memang dunia menjadikan RSPO ini menjadi standar, ya gak ada masalah bagi kita, kenapa ini tidak kita maksimalkan,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama Josi Khatarina selaku Environmental Governance Lead USAID SEGAR menyampaikan bahwa persiapan Kutim menuju RSPO JA, lebih maju dibandingkan daeerah lainnya, sehingga peluang untuk menstandarisasi industri sawit menjadi sangat memungkinkan. Kutim sendiri menjadi kabupaten kedua di Indonesia setelah Kabupaten Seruyan yang menjadi piloting RSPO-JA, dan keempat di dunia setelah Ekuador, Sabah, dan Seruyan.
“Salah satu indikator penting dan sudah masuk di workplan adalah pendataan ANKT (area bernilai konservasi tinggi, red), nah itu kan sebetulnya Kutim sudah punya juga peta indikatifnya dan ini menjadi salah satu milestone penting, jadi sebenarnya Kutim ini lebih maju,” ungkapnya.
Selain itu dirinya menjelaskan bahwa tahapan-tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan pemetaan bisnis baik itu petani hingga pembeli untuk mempertegas standar RSPO JA di Kutim.
“Ada banyak hal lain, misalnya pemetaan pemain, siapa saja supliernya, petaninya ada di mana, sehingga nanti kemudian bisa disusun pelan-pelan proses STDB dan sertifikasinya,” bebernya.
Di akhir Josi juga menjelaskan bahwa pendekatan berbasis yuridiksi ini telah didiskusikan di tingkat nasional terutama oleh Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Oleh ISPO dan RSPO sudah berkomunikasi, di level kementerian juga sudah dibahas, bagaimana dia sifatnya bisa bertahap begitu pak, jadi walaupun kita konteksnya RSPO tetapi juga sebetulnya mendorong percepatan ISPO itu sendiri,” pungkasnya.
Dengan hadirnya program percepatan RSPO JA di Kutai Timur diharapkan industri sawit dapat menjadi dan mendukung pembangunan berkelanjutan, serta produk-produk yang dihasilkan pada industri ini dapat diterima di pasar global.
Untuk memulai tahapan tersebut pertemuan bersama kepala daerah ini ditandai dengan agenda penandatangan Letter of Intent sebagai salah satu persyaratan tahap pertama menuju Piloting RSPO-JA, dimana persiapannya melibatkan FORMIKA, BAPPEDA, DISBUN serta OPD teknis dan mitra pembangunan terkait lainnya.
