Kukar – Dinas Perumahan dan Permukiman Kutai Kartanegara (Disperkim Kukar) tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan fokus pada sertifikasi tanah yang belum bersertifikat. Langkah ini penting agar aset tersebut dapat diserahkan ke bagian aset daerah untuk pengelolaan yang lebih sistematis dan terstruktur.
Plt Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan bahwa sertifikasi tanah yang belum memiliki surat resmi menjadi prioritas utama. Hal ini penting agar aset-aset tersebut dapat digunakan dengan lebih maksimal dalam mendukung pembangunan daerah.
“Memang ada beberapa lokasi tanah yang belum bersertifikat. Ini menjadi perhatian kami, karena tanpa sertifikat, aset tersebut belum bisa diserahkan ke bagian aset,” ujar Aidil.
Selain fokus pada sertifikasi aset, juga tengah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD utama yang tengah dikelola adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang memberikan layanan pengelolaan sanitasi kepada masyarakat maupun instansi.
“Masyarakat atau instansi yang ingin membersihkan sanitasinya bisa menggunakan layanan kami, dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah,” tambahnya.
Namun, Disperkim Kukar juga menyadari adanya potensi PAD lain yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satunya adalah aset rumah sewa yang dimiliki dinas, yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi PAD. Namun, ada beberapa kendala administratif yang membuat pengelolaan rumah sewa ini belum optimal.
“Dinas kami sebenarnya sudah memiliki tarif sewa Rp500 ribu per bulan, tetapi masih perlu pendataan ulang agar semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Adil.
Ia menyebutkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar didorong untuk terus menggali sumber pendapatan baru sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
Ke depan, Disperkim Kukar akan memperkuat koordinasi dengan OPD lain untuk memastikan pengelolaan aset dan pendapatan daerah dapat lebih optimal.
“Harapan kami, aset-aset ini bisa segera disertifikasi dan dimanfaatkan lebih baik untuk pembangunan daerah,” pungkasnya. (adv)
