SANGATTA, Kaltimpop.com – Kebijakan pemotongan dan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat berdampak langsung pada operasional pemerintah daerah, termasuk di Kutai Timur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kutai Timur terpaksa melakukan penyesuaian dengan memprioritaskan sejumlah kegiatan dan mengurangi hal-hal yang dinilai tidak mendesak untuk menyelaraskan diri dengan pagu anggaran yang baru.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas P3A Kutim, Idam Cholid. Ia mengakui kebijakan pemerintah pusat tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan program dinas yang dipimpinnya. “Tentunya pasti berpengaruh,” ujarnya. “Jadi yang pertama itu ada pemotongan dari pusat, kemudian yang kedua ini ada efisiensi. Nah tentunya dengan kebijakan itu kita nanti memilah dan memilih kegiatan yang prioritas, yang tidak prioritas akan kita kurangi.”
Langkah strategis ini ditempuh untuk memastikan meski anggaran berkurang, program-program inti yang berdampak langsung pada masyarakat tetap dapat berjalan. Idam kemudian menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah diambil untuk menyesuaikan diri dengan pagu anggaran yang telah dipangkas. Langkah efisiensi ini menyasar sejumlah pos belanja operasional dan kegiatan pendukung.
“Contohnya perjalanan dinas, waktu itu kita pangkas jadi 50%, kemudian ATK, kemudian seremoni-seremoni yang tidak berpengaruh langsung terhadap indikator kinerja, sudah kita kurangi semua,” jelas Idam secara rinci. Ia menegaskan bahwa semua langkah penghematan tersebut diambil dengan satu tujuan utama, yaitu “menyesuaikan dengan pagu yang telah di efisiensi.”
Respons cepat Dinas P3A Kutim ini menunjukkan langkah antisipatif dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Rasionalisasi anggaran ini dilakukan melalui proses penilaian mendalam terhadap setiap rencana kegiatan. Kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan target pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup anak, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dinas dipertahankan dan bahkan dioptimalkan.
Sebaliknya, aktivitas yang bersifat seremonial, administratif berlebihan, atau dinilai memiliki dampak tidak langsung terhadap outcome program menjadi bagian yang dikurangi atau ditiadakan. Dengan memfokuskan sumber daya yang terbatas pada program-program prioritas yang berdampak nyata, dinas berharap capaian indikator kinerja utama untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap dapat terpenuhi secara optimal. Komitmen terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak, diupayakan tidak berkurang meski dilaksanakan dalam situasi anggaran yang lebih ketat dan efisien.
Strategi ini juga diharapkan dapat mempertahankan momentum berbagai capaian yang telah diraih sebelumnya. Selain efisiensi internal, Dinas P3A Kutim membuka peluang untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga filantropi, untuk mendukung program-program unggulannya. Dengan demikian, dampak dari pemotongan anggaran pusat dapat dimitigasi melalui pengelolaan yang cermat dan inovatif, menjaga kontinuitas layanan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak di Kutai Timur. (Adv)
