
Kutai Timur, Kaltimpop.com — Komitmen DPRD Kutai Timur dalam mendukung arah pembangunan pemerintah daerah kembali ditegaskan oleh Masdari Kidang, anggota DPRD Kutai Timur. Ia menilai bahwa pembangunan daerah membutuhkan sinkronisasi kuat antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam mengelola usulan prioritas yang datang dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Masdari Kidang menuturkan bahwa DPRD tidak berdiri sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah, melainkan mitra strategis yang ikut memastikan program pembangunan berjalan efektif. Menurutnya, program-program prioritas yang digagas pemerintah daerah harus didukung secara politik agar dapat terealisasi tanpa hambatan administratif ataupun dinamika internal.
“Kita juga mendukung, kami dari Dewan, dari DAPI-DAPIL, kami mendukung programnya Pak Bupati,” ujar Masdari Kidang menegaskan dalam kesempatan tersebut. Ia menilai bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kerja bersama serta kemampuan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan daerah.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa DPRD rutin menerima aspirasi dari setiap daerah pemilihan. Namun tidak semua dapat langsung diwujudkan, mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Menurutnya, di sinilah pentingnya komunikasi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan skala prioritas yang paling mendesak.
“Karena kalau dari usulan kita sebagai anggota Dewan, otomatis tidak tercover dengan anggaran sebesar itu,” lanjutnya. Ia memberi contoh bahwa sejumlah usulan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas umum kerap membutuhkan anggaran besar, sementara pemerintah daerah harus tetap menjaga keseimbangan fiskal.
Masdari Kidang menekankan bahwa DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun dengan pendekatan yang realistis. Ia berharap setiap usulan yang sangat mendesak dapat difasilitasi melalui perencanaan terpadu antara legislatif dan eksekutif.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyampaikan kondisi anggaran serta pertimbangan teknis lainnya kepada DPRD. Dengan begitu, setiap keputusan pembangunan benar-benar dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Masdari Kidang optimistis bahwa kolaborasi yang harmonis antara DPRD dan Bupati akan menghasilkan pembangunan yang lebih merata, terarah, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.(Adv)


