19.6 C
East Kalimantan
Minggu, 19 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

BerandaDPRD Kota Samarinda DPRD Kota Samarinda Ketua Komisi II DPRD Samarinda: BUMD Harus Mandiri, Bukan ‘Sapi Perahan’ APBD

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan perlunya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang profesional dan mandiri, agar tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan di Samarinda.

Iswandi menekankan bahwa BUMD harus berani menyusun strategi bisnis yang efektif dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai kemandirian finansial. Ia menyoroti pentingnya BUMD untuk tidak selalu bergantung pada APBD, melainkan mencari alternatif pendanaan lain, seperti skema sindikasi perbankan atau pinjaman komersial. Dengan pengelolaan yang baik, utang tersebut bisa dilunasi tanpa membebani APBD.

“BUMD tidak bisa selamanya mengandalkan APBD untuk beroperasi. Kalau mau berbisnis, harus berani menyusun strategi dan mengambil risiko bisnis,” ujar Iswandi.

Dengan latar belakangnya di bidang keuangan, Iswandi menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kinerja BUMD. Ia menyatakan bahwa jika BUMD tidak dapat memberikan keuntungan, lebih baik dana tersebut disimpan di bank untuk menghindari pemborosan.

“Saya tidak mau jika BUMD hanya menjadi tempat untuk menampung orang. Intinya, BUMD harus untung. Jika tidak, lebih baik kita depositokan saja uang di bank, itu lebih aman,” tegasnya.

Selain itu, Iswandi menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menilai masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal dalam pengelolaan anggaran. Ia mengusulkan efisiensi anggaran dengan memangkas pos-pos yang tidak terlalu prioritas, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Pernyataan Iswandi ini menyoroti tantangan yang dihadapi BUMD dalam mencapai kemandirian finansial dan menekankan pentingnya reformasi struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan BUMD dapat beroperasi secara mandiri tanpa terus-menerus mengandalkan APBD, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.(adv)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru