Kutai Timur, Kaltimpop.com – Ketegangan soal pemangkasan anggaran kembali mencuat dalam pembahasan revisi keuangan daerah. Kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah daerah memaksa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyesuaikan program mereka, sementara sebagian pihak memilih bersikap lebih realistis. Di antara yang dianggap paling siap menghadapi situasi ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang dinilai memiliki pemahaman menyeluruh mengenai urgensi efisiensi fiskal.
Aldryansyah, salah satu anggota DPRD Kutim, menyebut bahwa Bappeda tidak mengajukan penambahan anggaran karena memahami kondisi fiskal yang sedang ketat. Menurutnya, kesadaran lembaga tersebut terhadap kebutuhan efisiensi membuat mereka mengambil sikap yang lebih proporsional.
“Kalau Bappeda ini lebih ke ya karena dia juga paling paham ya adanya efisiensi dan lain-lain. Jadi mungkin paham juga dia makanya ndak minta penambahan anggaran,” ujar Aldryansyah usai rapat koordinasi anggaran beberapa hari yang lalu.
Sikap Bappeda dianggap sejalan dengan tuntutan kondisi keuangan daerah yang menuntut pengetatan prioritas. Sebagai lembaga yang merumuskan arah pembangunan, Bappeda dinilai memahami bahwa perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, bukan sekadar daftar keinginan sektor demi sektor.
Namun tidak semua OPD merespons dengan tenang. Sejumlah dinas mengeluhkan pemangkasan yang dinilai terlalu besar dan memukul program strategis yang telah dirancang sejak awal. Menurut mereka, sejumlah kegiatan pelayanan publik maupun proyek berskala kecil kini terancam tertunda bahkan batal.
“Tentunya banyak keluhan mengingat pemangkasan yang kadang terlalu besar. Kadang ada program-program yang sebelumnya itu menjadi prioritas tapi malah dipangkas,” ungkap Aldryansyah.
Keluhan tersebut memunculkan dilema di internal pemerintah daerah: menegakkan disiplin anggaran tanpa mengorbankan target pembangunan. Pemangkasan drastis memang dapat menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas layanan publik bila tidak dilakukan secara selektif.
Seorang pengamat kebijakan publik dari universitas setempat menilai bahwa akar persoalan bukan hanya besaran pemangkasan, melainkan koordinasi dan transparansi antar OPD dalam menentukan prioritas. Ia menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus melibatkan komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesan sepihak.
“Perlu ada komunikasi yang intens antar perangkat daerah. Jangan sampai ada kesan bahwa pemangkasan dilakukan sepihak atau tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menilai langkah Bappeda yang tidak meminta tambahan anggaran sebagai contoh sikap adaptif yang patut diikuti OPD lain. Dengan pendekatan yang lebih realistis, efisiensi bisa diterapkan tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pembahasan revisi anggaran masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap proses ini menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan efisiensi dan keberlanjutan program prioritas, sehingga arah pembangunan tetap terjaga meski ruang fiskal menyempit.(Adv)
